Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 9 Oktober 2018 (Foto: Onur Coban/Anadolu Agency)
Riyadh, Jurnas.com - Seorang pembangkang akademis dan politik di pengasingan mengatakan pemerintah Arab Saudi telah melancarkan penangkapan baru terhadap ekspatriat Palestina yang tinggal di kerajaan konservatif.
"Ada kampanye intensif untuk menangkap lebih banyak warga Palestina yang tinggal di kerajaan itu, dengan tuduhan yang sama yang sejauh ini telah dilontarkan terhadap sekitar 60 warga Palestina," tulis Saeed bin Nasser al-Ghamdi di akun Twitternya, Sabtu (7/7).
"Kampanye penangkapan akan melibatkan sejumlah warga Mesir," tambahnya.
Ghamdi mengungkapkan, pejabat Arab Saudi baru-baru ini membebaskan 20 wanita Palestina dan Mesir, yang ditangkap selama menunaikan ibadah haji tahun lalu dengan tuduhan berafiliasi Ikhwanul Muslimin.
Ia menambahkan bahwa para wanita itu ditahan di Penjara Pusat Dhahban dekat kota pelabuhan Laut Merah Jeddah. Namun pihak Riyadh diperingatkan untuk tidak membicarakan situasi penahanan itu.
Para tahanan hati nurani, organisasi non-pemerintah independen yang berusaha mengampanyekan hak asasi manusia di Arab Saudi, mengumumkan lewat sejumlah di Twitter resminya pada 11 Juni, lebih dari 150 warga Palestina mendekam di pusat-pusat penahanan Riyadh.
"Sekitar 40 warga Palestina ditangkap di Jeddah sendirian," katanya.
Kelompok hak asasi manusia menambahkan bahwa agen intelijen Arab Saudi sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap Palestina selama dan setelah penangkapan mereka.
Situs berita online berbahasa Arab al-Khaleej melaporkan bulan lalu bahwa para pejabat Saudi telah memblokir transfer uang antara kerajaan dan Jalur Gaza.
Laporan tersebut menggambarkan penduduk Jalur Gaza yang terkepung dan miskin sebagai korban utama dari tindakan tersebut. Sebagian besar transfer bank yang dulu dilakukan secara normal di masa lalu dibekukan hanya beberapa hari sebelum Idulfitri.
Transaksi pengiriman uang memakan waktu lebih lama dari biasanya - sesuatu yang biasa dilakukan dalam hitungan beberapa jam.
Banyak warga Palestina yang mengeluhkan langkah ini, dan menyebutnya sebagai belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa proses transfer uang antara Arab Saudi dan Jalur Gaza menjadi sangat sulit.
Selama dua tahun terakhir, pihak berwenang Saudi telah mendeportasi lebih dari 100 warga Palestina dari kerajaan, sebagian besar dengan tuduhan mendukung gerakan perlawanan Hamas secara finansial, politik atau melalui situs jejaring sosial.
Pemerintah Riyadh telah memberlakukan kontrol ketat atas dana Palestina di Arab Saudi sejak akhir 2017.
Semua pengiriman uang dari ekspatriat Palestina dikontrol ketat, takut dana ini dapat dialihkan secara tidak langsung dan melalui negara-negara lain ke Hamas.
Kantor pengiriman uang meminta Palestina untuk mengajukan argumen kuat untuk konversi, dan jangan biarkan plafon transfer uang seseorang melebihi USD3.000.
KEYWORD :Arab Saudi Palestina Ikhwanul Muslimin Mesir
