Ilustrasi Internet
Jakarta, Jurnas.com - Kelompok-kelompok HAM khawatir dengan keputusan pemerintah Myanmar untuk mematikan internet seluler di Negara Bagian Rakhine, di mana bentrokan antara gerilyawan dan pasukan pemerintah meningkat.
Pemberhentian internet berlaku sejak Jumat lalu yang mempengaruhi sembilan kota. SMS dan panggilan telepon seluler masih dimungkinkan, tetapi komunikasi yang aman melalui aplikasi diblokir.
"Penutupan ini sangat memprihatinkan tidak sedikit karena terjadi di daerah di mana akses bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan sangat dibatasi," kata peneliti Amnesty International di Myanmar Laura Haigh dikutip The National.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Mundur
Perusahaan telekomunikasi Norwegia Telenor Myanmar, salah satu dari tiga yang beroperasi di negara itu, merilis pernyataan yang mengatakan perusahaan telah meminta klarifikasi lebih lanjut tentang alasan penutupan, dengan menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan untuk tujuan kemanusiaan, terutama selama masa konflik.
Sementara penggunaan media sosial untuk mengobarkan ketegangan dan menyebarkan disinformasi telah dipilih oleh Misi Pencari Fakta PBB yang bertugas menyelidiki kekejaman di Myanmar, platform sosial dan aplikasi perpesanan sangat penting untuk mendokumentasikan dan meningkatkan kesadaran akan pelanggaran.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
“Dalam konflik semacam ini, warga sipil dan mereka yang terperangkap dalam konflik perlu mengakses informasi dan informasi semacam ini seringkali dapat menyelamatkan jiwa. Penutupan seperti ini dapat secara tidak proporsional memengaruhi warga sipil, ”kata Berhan Taye, juru kampanye di kelompok hak digital Access Now.
Akses Internet Rakhine Myanmar
