Partai Demokrat
Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah penggagas, pendiri, dan senior Partai Demokrat (PD) menilai Ferdinan Hutahahean, Rachlan Nashidiq, dan Andi Arief sering membuat pernyataan yang mengakibatkan kegaduhan dan resistensi publik.
Hal ini disampaikan oleh Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) yang dimotori Haji Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan ahmad Yahya.
Dalam keterangannya, GMPPD menilai tiga orang pengurus PD itu kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan sikap inkonsistensi dan kegaduhan.
"Membenturkan PD dengan Partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnya terhadap ulama dan umat. Hal ini berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap PD," jelas Max Sopacua dalam keterangan tertulis HMPPD di Jakarta, 13 Juni 2019 .
GMPPD meminta agar tiga kader Partai Demokrat tersebut segera meminta maaf sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku.
"Jangan sampai terjadi resistensi publik berkepanjangan akibat pandangan segelintir kader yang menyimpang dari jari diri dan karakter PD, yang berhaluan Nasionalis Religius dengan Karakter Bersih, Cerdas, dan Santun."
Meski demikian, GMPPD menilai PD harus konsisten dan istiqamah mendukung dan berjuang secara maksimal bersama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam menempuh langkah konstitusional hingga tuntas.
Namun di sisi lain, mereka meminta seluruh kader PD dapat menjalin silaturahim dan rekonsiliasi bersama seluruh elemen bangsa, baik partai, komunitas, dan pihak manapun, termasuk mendukung dan bekerjasama dengan Pemimpinan Nasional Presiden RI-Wakil Presiden RI.
Lebih dari itu, GMPPD mengaku prihatin karena perolehan suara pemilu 2019 adalah yang terendah bagi Partai Demokrat sejak pertama kali ikut pemilu 2004. Pada 2019 ini PD meraih 7,7 persen suara dan menempati urutan ketujuh. Sedangkan pada 2004 PD menempati urutan kelima.
"Khittah dan Fitrah Partai Demokrat sejatinya adalah Partai Terbuka milik Rakyat dan terlahir dari kekuatan aspirasi dan amanah rakyat. PD bukan milik perseorangan, keluarga atau kelompok tertentu," jelas Max dalam keterangan tertulis.
Untuk menyelamatan PD, GMPPD segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahim Nasional untuk memanggil dan mengundang para Kader dan Keluarga Besar Partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan dan membangun PD.
"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 (9/9/2019)," jelasnya.
"KLB ini sangat penting, mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan PD di 2024 demi untuk masa depan terbaik Indonesia," demikian dijelaskan GMPPD.
GMPPD Partai Demokrat Pemilu 2019 Kongres Luar Biasa
