Neta S Pane dalam diskusi Indonesiawi
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai ada kecurigaan bahwa KPK sudah menjadi instrumen oligarki politik kekuasaan yang cenderung sama dengan cara-cara orde baru.
Kecurigaan ini muncul, kata Neta, karena yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ternyata hanya dari pendukung paslon 01 Jokowi-KH Ma`ruf Amin. Sedangkan dari Paslon 02 Prabowo-Sandiaga tak ada.
"Masyarakat jangan sampai membiarkan KPK jadi lembaga baru dalam membangun otoritarian baru. Lawan politik dihabisi dengan OTT dan kawannya dilindungi," kata Neta dalam Diskusi yang digelar Lembaga Riset Indonesiawi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 5 Mei 2019
Selain Neta, diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif Indonesiawi Alfi Rahmadi itu juga menghadirkan Pakar Hukum dan Ketua LPSK 2008-2018 Abdul Haris Semendawai, Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental/Ketua Umum GNKRI, Marbawi A. Katon, serta Setiawan Purnomo dari Analis Fraud Auditing/Peneliti Senior Indonesiawi.
Dijelaskan Neta, sejak Januari 2019 hingga saat ini, romongan Paslon 01 Jokowo-KH Ma`ruf Amin yang terus di jadikan sasaran OTT. Sedangkan rombongan 02 dilindungi. "Ini strategi otoritarian baru dengan gaya orde baru," tegas Neta.
Lebih jauh, ia mengungkapkan fakta bahwa penyidik senior KPK Novel Baswedan jelas-jelas menjadi pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019.
"Kebetulan kita lihat Novel nyata ada di 02. Kita jadi beropini bahwa KPK berada di bawah pengaruh politik 02. Mereka sengaja menghabisi 01," tegas Neta.
Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk tidak tinggal diam, tapi harus aktif mencegah hal buruk di KPK terjadi.
"Setelah terbentuk pemerintahan baru, harus ada koreksi yang jelas. Apakah KPK mau direformasi mental ataukah dibubarkan," tukas Neta.
Neta S Pane IPW KPK Oligarki Kekuasaan Novel
