Penulis buku Money Politic in Indonesia, Dr. Ward Berenschot
Jakarta, Jurnas.com - Seorang pengamat politik dari Australia Dr. Ward Berenschot memaparkan buku berjudul Money Politic in Indonesia yang ia tulis bersama Prof. Edward Aspinall.
Sebelum memaparkan kajian bukunya, Ward menyampaikan alasannya menulis buku Politik Uang di Indonesia adalah untuk mengupas politik di belakang layar. Dimensi informal dari politik transaksional dan tukar kepentingan.
"Dalam buku ini kami sampaikan, bagaimana praktik politik uang di Indonesia dibandingkan dengan di India dan Argentina," jelas Ward dalam seminar Politik Uang dalam Pemilu 2019 yang digelar LP3ES di ITS Tower, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Ia menjelaskan, politik di Indonesia lebih banyak diperankan oleh figur-figur individu dibanding organisasi partai politik.
Hal ini disampaikan Prof. Edward Espinall, bahwa sebenarnya politik uang bukan hanya terjadi di Indonesia. Tapi sudah menjadi fenomena umum di hampir semua negara.
Dalam pemilihan, jelas Espinall, biasanya pemberian dukungan akan dapat inbalan. Misalnya berbentuk pekerjaan, proyek, kontrak kerja dan sebagainya. Politik macam ini ada di banyak negara, tak hanya di Indonesia.
"Hanya saja yang berbeda, politik di Indonesia lebih fokus pada kandidat. Siapa calon presiden, siapa caleg, siapa calon bupati dan seterusnya. Tidak fokus pada partainya," ujar Espinall.
Ia menilai, parpol di Indonesia tak berfungsi sebagai perantara antara negara dan masyarakat biasa.
Kalau di India. Tutur Espinall, jika ada warga miskin yang sakit, atau butuh bantuan seperti beasiswa, maka mereka akan mendatangi kantor parpol atau agen parpol.
"Di Indonesia nyaris tidak ada. Jarang masyarakat datang ke partai minta bantuan, karena partainya sendiri sangat lemah," jelas Espinall.
Ia pun menunjukkan gambar-gambar bagaimana kantor-kantor parpol di daerah sepi seperti kuburan.
Dijelaskan Espinall, yang unik di Indoneaia adalah bagaimana fenomena tim sukses berperan aktif melebihi parpol. Bahkan institusi yang digunakan setiap calon dalam pileg, pilkada, juga pilpres adalah mereka membentuk Tim Sukses.
"Politik Indonesia fokus pada individu kandidat. Biasanya mereka merekrut koordinator dan orang-orang di desa, dusun, RT, RW, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk masuk tim sukses. Sebagai mesin pemenangan," jelasnya.
"Banyak korlap dan korcab yang dibuat. Intinya adalah pertemanan, relasi, keluarga dan hubungan antar pribadi," tegasnya.
Espinall mengaku sering bertemu caleg yang bisa membentuk timses, dengan anggota bisa sampain 3,000 hingga 4000 orang.
"Akhirnya mereka lakukan identifikasi pada pemilih yang berkomitmen, dan biasanya komitmen diikat dengan imbalan uang," lanjut Espinall.
Ia pun menuturkan adanya fenomena serangan fajar dan bantuan secara kolektif yang dilakukan individu peserta kkntestasi politik. Misalnya dengan janji perbaikan jalan, rumah ibadah dan seterusnya.
"Jadi misalnya si calon memberikan tv, kulkas, mesin potong rumput, selang air, dan bantuan-bantuan lainnya," tutur Espinall.
Dari pemberian itu, lanjut Espinall, para kandidat biasanya membuat kalkulasi penghitungan. Kalau satu TV bisa 20 suara, mesin potong rumput 50 suara dan seterusnya. Ada juga calon yang berikan uang secara individual secara konsisten.
"Pemberian pada saat pemilu di Indonesia beda sekali dengan di Argentina dan India. Kalau di India dan argentina, partai politik mempunyai akses kuat terhadap pengelolaan anggatan pemerintah. Mereka mencari uang bukan lagi untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi lebih pada peranan partai dalam ikut menjalankan pelayanan publik," kata Espinall.
Saat terjadi pemilihan di Indonesia. Semua bentuk jaringan sosial yang ada dipolitisasi dan dipakai para calon.
Misalnya majelis taklim dan kelompok seniman, kelompkk intelektual dan sebagainya.
Lihat saja misalnya di baliho caleg, semua logo organisasi keci-kecil masuk dan muncul. Bukan organisasi partai saja, tapi organisasi forum rakyat dan sejenisnya.
"Jadi peranan partai sangat terbatas. Sehingga segala bentuk jaringan sosial yang ada ditumpangi para calon," beber Espinall lagi.
Peneliti Asutralia Politik Uang di Indonesia
