Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad
Jakarta, Jurnas.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebut program link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri masih sepihak.
Pasalnya, pemerintah tidak memiliki regulasi yang mewajibkan industri untuk bermitra dengan sekolah vokasi, termasuk dalam hal ini politeknik.
“Kita tidak punya instrumen untuk mewajibkan industri melakukan link and match dengan sekolah. Kita hanya sepihak,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad di Jakarta pada Kamis (21/3).
Karena itu, kata Hamid, saat ini Kementerian Perindustrian mulai melakukan affirmasi dengan sejumlah industri. Setidaknya sudah 10 kali pertemuan dilakukan, untuk mengintegrasikan indutsri di beberapa tempat dengan SMK.
Dalam keterangannya, Hamid mengakui bahwa industri pun meminta kompensasi untuk program link and match dengan SMK. Pasalnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya tertentu untuk melatih para siswa.
“Apa kompensasinya? Kemenperin sedang mengusulkan tax deduction terhadap pembiayaan yang dikeluarkan industri kepada kejuruan dan vokasi. Tapi ini belum final,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) harus menggandeng industri, sebelum direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik.
Hal tersebut menurut Muhadjir merupakan implementasi dari konsep revitalisasi SMK yang diusung pemerintah, guna memberikan kepastian terhadap penggunaan sumber daya manusia SMK.
“Semua SMK baru harus sudah ada kepastian partner yang akan menopangnya. Jadi di sini jelas, PT Polowijo Gosari yang akan menopang keberadaan SMK ini,” kata Muhadjir kepada awak media usai meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Muhammadiyah 5 Gresik, di Gresik, Jawa Timur pada Selasa (19/3).
KEYWORD :Link and Match Sekolah Vokasi Hamid Muhammad
