Ketua Timwas Bencana DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR menagih janji pemerintahan Presiden Jokowi terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga saat ini belum terealisasi.
Ketua Timwas Bencara DPR, Fahri Hamzah mengatakan, berdasarkan masukan dan komplain dari warga korban terdampak bencana gempa, penyaluran jaminan hidup maupun santunan dari pemerintah pusat belum tuntas.
"Kami meminta pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan hidup, maupun santunan lainnya bagi warga yang belum tuntas tersebut," kata Fahri, di Ruang Rapat Pansus B Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3).
Menangi Pilpres Turki, Fahri Hamzah Ingin Presiden Indonesia Terpilih di 2024 Mirip Erdogan
Selain itu, kata Fahri, diperlukan perbaikan data BKA, BPJS subsidi atau BPI dan jaringan pengamanan sosial lainnya yang disesuaikan dengan data korban gempa.
"Untuk merespon beberapa temuan tersebut, maka pada rapat kerja hari ini, kita ingin fokus agar pihak pemerintah menjawab beberapa isu itu," katanya.
Kata Fahri, dari Kementerian Keuangan terkait alokasi pembiayaan penanganan bencana khususnya NTB yang sudah dicairkan. Kedua adalah rencana kas untuk penanganan lanjutan dampak bencana NTB yang belum dicairkan.
Kemudian dari Kementerian Sosial, kata Fahri, Timwas Bencana DPR menginginkan penuntasan data BKA dan jaring pengamanan sosial lainnya, pada daerah yang terdampak bencana khususnya NTB.
"Juga realisasi satu juta ahli waris, dan jaminan hidup, juga rencana kas yang belum terealisasikan. Kami mohon juga kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi sistem pembiayaan kendaraan penanganan bencana," katanya.
BNPB, tambah Fahri, perlu menyampaikan rencana realisasi lanjutan untuk dana stimulan bantuan pembangunan rumah, termasuk rencana pembiayaan pembangunan fasilitas publik pada daerah terampak gempa, khususnya di NTB.
"Kami juga berharap BNPB menyampaikan proses pemutakhiran data gempanisasi untuk penerima bantuan stimulan pembangunan rumah. Juga evaluasi kelembagaan penanganan bencana yang menggunakan struktur ad hoc," kata Fahri.
Dalam rapat tersebut, jajaran pemerintah yang turut hadir adalah Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Kepala BNPB.
Dari pemerintah daerah NTB turut hadir, yakni Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa, Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Utara, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Timur, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Tengah, Serta Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Mataram.
KEYWORD :Bencana Gempa NTB Timwas DPR Fahri Hamzah
