Wartawan terkemuka dari Arab Saudi, Jamal Khashoggi (Foto: Osman Orsal/Reuters)
Washington, Jurnas.com - Dalam upaya baru untuk memaksa pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis informasi pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, sekelompok senator AS memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan Direktur Intelijen Nasional menyerahkan laporan publik tentang pembunuhan itu.
Khashoggi, yang merupakan kolumnis untuk Washington Post dan dikenal karena tulisan-tulisan kritisnya di Arab Saudi, terbunuh tak lama setelah memasuki konsulat Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober 2018.
Setelah penolakan awal, kerajaan Saudi mengkonfirmasi bahwa Khashoggi dibunuh oleh 15 agen Saudi, tetapi berusaha untuk menjauhkan kepemimpinannya dari pembunuhan.
Investigasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bukti bahwa pembunuhan Khashoggi sudah direncanakan sebelumnya.
CIA dilaporkan menyimpulkan bahwa Mohammed bin Salamn memerintahkan pembunuhan itu, sebuah tuduhan yang dibantah kerajaan.
Presiden AS Donald Trump dituduh membantu pemerintah Saudi menutupi pembunuhan Khashoggi, pertama dengan menyebutnya operasi jahat, kata yang juga digaungkan para pejabat Saudi, termasuk yang terbaru, Menteri Negara Saudi untuk Urusan Asing, Adel al-Jubeir.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo membantah tuduhan itu, mengatakan kepada wartawan awal bulan ini, "Amerika tidak menutup-nutupi pembunuhan".
Komentar Pompeo muncul setelah sekelompok senator bipartisan meminta UU Magnitsky pada 10 Oktober memberikan pemerintahan Trump 120 hari untuk melaporkan kembali temuan mereka tentan keterlibatan AS dalam kasus pembunuhan tersebut.
Trump tidak memenuhi tenggat waktu yang diamanatkan secara hukum pada 9 Februari. Pompeo dilaporkan mengirim surat ke Kongres pada hari itu, tetapi beberapa senator mengatakan surat itu tidak memenuhi persyaratan UU Magnitsky. (Al Jazeera)
KEYWORD :Jamal Khashoggi Arab Saudi Donald Trump
