Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming
Jakarta, Jurnas.com - Pemilihan legislatif dan presiden sudah kian dekat. Sisa beberapa pekan lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, pasti kian repot mempersiapkan semuanya. Dari sosialisasi, kertas suara, rekapitulasi pemilih, dan lainnya.
Khusus di Sulawesi Tengah, Indonesia tahu bahwa wilayah itu sempat berduka. Gempa tsunami yang melanda negeri itu beberapa bulan yang lalu, bukan perkara mudah bagi KPU untuk mensukseskan pemilu. Pasalnya, tidak sedikit orang yang hilang dan meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit juga rumah warga yang berantakan dan rata dengan tanah.
Dan Indonesia juga tahu, jika menyebut nama Sulawesi Tengah langsung tergiang Poso dan sekitarnya yang rawan konflik. Berikut ini wawancara dengan Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming melalui WhatsApp persiapan pemilu yang digelar 17 April 2019.
Pileg dan Pilpres akan digelar. Bagaimana persiapan KPUD setempat?
Persiapan KPU Kab/Kota dalam Wilayah Sulteng sudah berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU No 7 Tahun 2017 yang terakhir diubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018.
KPU Bakal Revisi PKPU soal Kampanye di Medsos
Bagaimana menyiasati pemilih yang mengungsi, memungkinkan TPS dan Caleg yang dipilihnya berbeda?
Terkait dengan pemilih yang mengungsi dan memungkinkan mereka tidak memilih sesuai dapilnya, berdasarkan edaran KPU RI, Mereka diberi pilihan untuk menentukan apakah akan pindah memilih atau akan tetap memilih di TPS dimana dia terdaftar sebagai pemilih. Khusus untuk beberapa lokasi pengungsian seperti di Petobo dan Balaroa, TPS tetap akan dibangun untuk pemilih di kedua wilayah tersebut, bahkan di Balaroa TPS akan dibangun dalam wilayah tersebut untuk mengakomodir pemilih yang meskipun sudah mengungsi di wilayah lain.
Apa hambatan selama proses pendataan kembali pemilih?
hambatannya adalah terpencarnya pengungsi pada beberapa wilayah sehingga menyulitkan pendataan, karena PPS harus mencari by name by adress semua pemilih
Memungkinkan ada ketimpangan data pasca bencana?
Diusahakan tidak ada ketimpangan meskipun membutuhkan ketelitian dan waktu
Bagaimana penyaluran kelengkapan pemilu ke wilayah bekas bencana dan konflik?
Kalau maksudnya distribusi logistik ke masing-masing TPS, maka hal itu belum dilaksanakan karena waktu distribusi memang belum waktunya.
Berapa banyak kebutuhan pengamanan yang diajukan KPU di wilayah bencana dan konflik?
Sejauh ini kami belum mengajukan kebutuhan pengamanan pada wilayah konflik, karena itu memang kewenangan kepolisian.
Ada penambahan dana pasca bencana? Kalau ada jelaskan berapa dan untuk apa, dan kalau tidak apa alasan tidak mengajukan.
Tidak ada penambahan dana untuk bencana lalu, kecuali bantuan tenda untuk provinsi 2 buah, Donggala 1, Sigi 1, dan Palu 1
Pasca bencana, ada cerita kerja KPU saat meninjau lokasi bencana?
Yang mengesankan itu hanya pada minggu pertama dan kerja pasca bencana, dimana PPK dan PPS di wilayah Palu yang waktu itu sedang dalam pendataan pemilih, mereka semua meminta waktu sebulan untuk melakukan pemulihan trauma. Alhamdulillah belum sebulan data yang dibutuhkan oleh teman-teman KPU kota Palu sudah tersedia.
KEYWORD :
Pilpres 2019 Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming
