Menaker Hanif Dhakiri menyambut Presiden Jokowi dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama balai latihan kerja komunitas yang berlangsung di hotel grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/02)
Jakarta, Jurnas.com - Dalam rangka menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk mendirikan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas berbasis pesantren, yang rencananya akan rampung tahun ini.
Upaya ini menurut Presiden RI, Joko Widodo sebagai langkah untuk mencetak SDM-SDM yang berkualitas demi kesiapan menyongsong bonus demografi. Untuk itu, diperlukan pembinaan anak-anak muda dalam pengembangan skill, apalagi Indonesia memiliki jumlah anak-anak muda yang produktif. Meski diakui jumlah seribu BLK pertahun masih sangat sedikit disbanding jumlah pesantren yang ada di Indonesia.
“Akan banyak angkatan kerja yang muncul dari anak-anak muda yang produktif. Tapi jangan sampai yang produktif ini tidak memiliki keterampilan yang memiliki kualifikasi yang baik. Untuk itu, tujuan dari BLK komunitas itu kesana,” kata Presiden RI dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Balai Latihan Kerja Komunitas 2019, di Jakarta, Rabu (20/02).
“Seribu itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal tiga ribu (3000) per tahun, karena jumlah pondok pesantren kita ini 29.000 di seluruh tanah air, kalo seribu-seribu nanti 29 tahun baru nampung, saya sampaikan 3.000 nanti naik dua kali lagi biar cepet selesai,” tambahnya.
Jokowi menambahkan, jumlah angkatan kerja yang ada di pesantren berjumlah jutaan, sehingga dengan adanya BLK berbasis pesantren tentu akan menjadi loncatan peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas yang bisa bersaing di dunia kerja.
“Saya melihat ini lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil berkualtas, dan akan lebih cepat, lebih baik dan langsung ke dalam pondok pesantren ini kualitasnya akan lebih baik, karena kalau biasanya di BLK luar itu datang-pergi, datang-pergi, tapi ini di dalam, jadi akan lebih efisien,” tambahnya.
Senada dengan Jokowi, Menteri Kemnaker, Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa pembangunan BLK itu merupakan suatu terobosan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di pesantren, salah satunya dalam pengembangan skill. Jadi menurut Hanif, nantinya lulusan BLK itu tak hanya menguasai ilmu agama melainkan punya bekal skill untuk dikembang di luar.
“BLK berbasis pesantren adalah inisiatif bapak Presiden, untuk melengkapi kemampuan softskill dan karakter pada santri dengan tambahan kemampuan hardskill atau keterampilan. Dengan hadirnya BLK di pesantren maka santri dan masyarakat memiliki akses untuk mendapat pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja local,” kata Hanif.
Menurut Hanif, jumlah BLK berbasis pesantren akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga mampu menyentuh seluruh pesantren di Indonesia yang mencapai 29.000 pondok pesantren. “2017 kita bangun 50 BLK sebagai rintisan, 2018 kita bangun 75 BLK pesantren, tahun ini kita bangun 1.000,” katanya.
Sementara untuk anggaran, lanjut Hanif, Pemerintah telah menyiapkan satu triliun Rupiah untuk membangun 1.000 BLK dengan masing-masing mendapat satu miliar per BLK. “Program BLK ini dianggarkan untuk satu miliar per satu BLK, mencakup biaya pembangunan Gedung workshop, biaya peralatan lengkap untuk satu kejuruan, bantuan operasional kelembagaan, subsidi program pelatihan.,” tuturnya.
“Untuk saat ini, ada sembilan kejujuran yang ke depannya akan terus kita kembangkan, yaitu Teknik otomotif sepeda motor, teknik las, pengolahan hasil pertanian atau perikanan, perkayuan, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit atau fashion, Teknik pendingin dan listrik, industri kreatif dan kejuruan bahasa.”
KEYWORD :Kinerja Menteri Tenaga Kerja Presiden Jokowi BLK Pesantren Menaker Hanif
