Marlen Sitompul | Selasa, 05/02/2019 14:57 WIB
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean
Jakarta - Rezim pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memakai hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dimana, hukum hanya menekan yang dianggap sebagai lawan politik penguasa.
Demikian disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN)
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Selasa (5/2). Menurutnya, munculnya isu ketidakadilan karena hukum tidak lagi dipergunakan untuk mengatur kebaikan.
"Tapi rezim ini menggunakan hukum untuk memenjarakan rakyat, dimanfaatkan untuk mengunci mulut-mulut orang yang kritis kepada kekuasaan," kata Ferdinand.
Ferdinand menegaskan, pemerintahan
Jokowi juga telah memanfaatkan hukum untuk menyerang lawan politik dan melindungi pihak yang dianggap sepihak.
Ia mencontohkan, salah satu ketua umum partai pendukung pasangan
Jokowi-Ma`ruf Amin di
Pilpres 2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman. Namun, setelah mendeklarasikan dukungan kepada
Jokowi, kasus tersebut seketika hilang.
"Kita lihat ada ketua umum parpol yang sudah dapat gelar tersangka atas tuduhan mengancam. Kasus itu bergulir dan kemudian lenyap setelah yang bersangkutan mendeklarasikan dukungan kepada
Jokowi. Inilah yang kita duga bagian dari obstruction of justice," kata Ferdinand.
Diketahui, polisi menetapkan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka pada 23 Juni 2017 lalu. Bos MNC Grup itu jadi tersangka atas kasus ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.
Hary Tanoe juga sempat terbelit kasus mobile 8 di Kejaksaan. Dalam kasus itu, Hary sudah sempat dipanggil sebagai saksi beberapa kali.
KEYWORD :
Pilpres 2019 Debat Capres Jokowi Prabowo
