Ilustrasi LHKPN
Jakarta - Kepatuhan anggota legislatif di daerah terhadap pelaporan harta kekayaan masih terbilang cukup rendah. Dimana, sepanjang 2018 persentasi kepatuhan legislator daerah untuk melaporkan harta kekayaannya hanya 27,85 persen.
"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 27,85 persen," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, saat memaparkan catatan akhir tahun kinerja KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12).Untuk itu, kata Agus, KPK telah membuat aturan wajib bagi penyelenggara negara agar melaporkan harta kekayaannya secara periodik melalui aplikasi elektronik (e-LHKPN)."Efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN telah melaporkan hartanya dengan aplikasi elektronik (e-lhkpn) secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya," kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12).Ketua KPK Agus Rahardjo LHKPN