Presiden Jokowi dinilai banyak fokus pada agenda politik (Foto: FAA PPMI)
Jakarta - Dalam tahun-tahun terakhir, isu ekonomi sudah menjadi bagian penting dari perhatian masyarakat yang berpengaruh kepada tingkat kepuasan terhadap Pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam diskusi publik "Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Ekonomi di Indonesia", Rabu (31/10) di Jakarta.
Mengutip riset CSIS, persepsi masyarakat dan lingkungan bisnis masih belum seutuhnya positif dalam memandang kebijakan-kebijakan utama Pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah dan BPJS Kesehatan.
Pada diskusi yang digelar FAA PPMI dan Dempol Institut tersebut, Yose bahkan sampai pada kesimpulan bahwa musuh atau rival dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon presiden bukanlah sosok kandidat calon presiden 2019, namun adalah ekonomi.
Menjelang Pileg-Pilpres 2019, Yose mengatakan Jokowi memiliki modal politik, namun modal politik itu bisa tergerus apabila Pemerintah tidak berhasil meyakinkan publik mengenai capaian-capaian dan langkah pemerintah dalam mengendalikan perekonomian
Ditambah lagi, Yose menilai Pemerintah sudah tidak fokus dalam mengatasi tantangan ekonomi sejak tahun lalu. “Sejak mei 2017 sudah tidak ada lagi paket kebijakan ekonomi yang baru, dan Presiden dalam satu setengah tahun terakhir banyak terfokus pada agenda politik,” ungkap Yose.
Singkatnya, apa yang menjadi pencapaian perekonomian saat ini, termasuk soal stabilitas perekonomian bukan menjadi jaminan atas tercapainya keadilan ekonomi.
BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
Di sisi lain, upaya pemerintah menegakkan keadilan ekonomi di tahun politik nampaknya harus beresonansi di tingkat akar rumput. Jangan kemudian setelah implementasi di level paling bawah upaya pemerintah tersebut menjadi bias akibat problem komunikasi.
Di tengah kemajuan teknologi informasi, media sosial harus bisa menjadi sebagai sumber informasi publik, bukan malah membiaskan informasi, bahkan memproduksi hoaks.
“Selain implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat, banyak peraturan tanpa pengawasan implementasi akan menyebabkan disinformasi publik,” tegas Agung Sedayu, Koordinator Presidium FAA PPMI.
KEYWORD :Tantangan Ekonomi Agenda Politik
