Eka Wahyu Pramita | Selasa, 24/07/2018 01:14 WIB
Upaya pemenuhan hak anak memerlukan komitmen yang kuat (Foto: KPPPA)
Surabaya - Kasus perkawinan anak yang tinggi akan berdampak pada masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kekokohan lembaga terkecil bangsa ini: keluarga.
Fakta ini menunjukkan bahwa anak sedemikian rentan menjadi korban pelanggaran hak azazi anak. Deret pelanggaran tersebut serasa tak habis-habisnya.
Mulai dari bullying, KDRT, pekerja anak, materi siaran TV yang tidak layak dikonsumsi bagi anak, kurangnya taman bermain anak, hingga data Susenas 2017 yang menyebutkan bahwa angka perkawinan pada anak terus mengalami peningkatan hingga mencapai 25,7 persen.
Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meminimalkan deret pelanggaran tersebut. Dan Negara, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA), bertekad dan berusaha untuk memenuhi hak-hak anak dengan optimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan penguatan peran keluarga.
Data 2017 menyebutkan, saat ini Indonesia tercatat memiliki 69 juta keluarga yang diharapkan dapat memiliki komitmen untuk memenuhi hak anak-anak yang merupakan tanggungjawab masing-masing keluarga.
Keluarga berperan sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Ada nilai ‘investasi’ yang tak terkira dengan menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama keluarga dalam proses tumbuh kembangnya. Hak anak yang terpenuhi secara optimal akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari.
Menteri PPPA,
Yohana Yembise didampingi oleh Deputi
Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang
Anak KPPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak anak memerlukan komitmen yang kuat.
Tidak hanya ibu dan ayah, akan tetapi orang dewasa yang ada dalam keluarga. “
Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika seluruh keluarga di Indonesia memahami dan mendukung pemenuhan hak anak dalam keluarga masing-masing," ujar Yohana.
KEYWORD :
Menteri PPPA Yohana Yembise Anak Keluarga
