Marlen Sitompul | Jum'at, 09/02/2018 14:27 WIB
Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus tanggung jawab terkait maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Anggota Komisi V
DPR yang membidangi infrastruktur, Nizar Zahro menegaskan,
Kementerian PUPR seharusnya tidak main-main dalam mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur.
"Kami minta kepada instansi terkait untuk bertanggung jawab atas insiden ini," kata Nizar, kepada Jurnas.com, Jakarta, Jumat (9/2).
Dengan maraknya kecelakaan pembangunan infrastruktur tersebut, Nizar mempertanyakan, rencana anggaran biaya (RAB) apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab, jika sudah sesuai dengan RAB, maka kualitas hasil pengerjaan akan baik dan tidak akan ambruk.
"Kalau baru mau dibangun sudah ambruk, ini kan pasti pengerjaannya bermasalah dan tidak sesuai dengan RAB," tegas politikus Partai Gerindra itu.
Diketahui, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur mengalami kecelakaan. Dimana, robohnya kontruksi tol terjadi di Tol Pasuruan–Probolinggo di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu lalu.
Terbaru, proyek jalur dwiganda (double-double track/DDT) Jatinegara dihebohkan melalui insiden jatuhnya crane pengangkut material hingga menewaskan empat pekerja pada Minggu 4 Februari 2018.
Selang sehari, terjadi longsor di jalan Perimeter di Bandara Soekarno Hatta. Tembok penahan tak mampu menahan tanah longsor untuk jatuh ke jalan. Akibat dari longsoran tersebut, sebuah mobil dengan nomor polisi A 1567 AS tertimpa dan menewaskan satu orang.
KEYWORD :
DPR Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR
