Seorang sedang mengangkut gas subsidi 3 kilogram
Jakarta - Jika pemerintah serius memasok gas elpiji bersubsidi untuk konsumen menengah ke bawah, maka sepatutnya juga memperketat pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan. Itu juga untuk mencegah kelanggkaan yang sekarang terjadi di sejumlah daerah.
Hal itu dikemukakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Katanya, pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. "Jangan hanya berpangku tangan. Selain itu, distributor yang terbukti melakukan penyimpangan dan pengoplosan harus mendapat sanksi tegas," ujarnya. Dikatakan Tulus lagi, kepolisian harus lebih "bergigi" dalam melakukan penegakan hukum. Sementara itu, PT Pertamina juga harus tegas memutus kerja sama sama dengan distributor "nakal" yang diketahui melakukan penyimpangan dan pengoplosan.Baca juga :
YLKI: Jika Macet Ekstrem, Jalan Tol Harus Gratis
"Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar," tuturnya.
YLKI: Jika Macet Ekstrem, Jalan Tol Harus Gratis
YLKI Gas Bersubsidi