Marlen Sitompul | Kamis, 16/11/2017 19:52 WIB
Ketua Tim Kunker Komisi X, Ferdiansyah bertemu dengan PLT Walikota Cilegon, Edi Ariadi (Foto: Humas DPR)
Banten - Ada tiga hal yang menjadi perhatian Komisi X DPR dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Adalah, soal SDM, baik itu pelaksana, operator komputer atau perangkat itu sendiri, ketersediaan komputer dan ketiga mengenai ketersediaan
listrik dan internet.
Hal itu dikatakan Ferdiansyah, Ketua Tim Kunker Komisi X dalam pertemuannya dengan PLT Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Senin (13/11) lalu di Pendopo Gubernur Banten.
"Alhamdulillah Kemendikbud sampai sekarang masih menggunakan sistem offline dan kami juga mempertahan itu dan berharap supaya pelaksanaan UNBK ini jangan online. Pasalnya, wilayah Indonesia termasuk Banten ini banyak lembahnya yang punya konsekuensi tidak terdapatnya signal di wilayah tersebut," ujar Ferdiansyah.
Menurutnya, pelaksanaan UNBK masih terkesan memaksakan karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi. "Prinsip Komisi X terhadap program kegiatan tersebut, mendukung pelaksanaan UNBK dengan akselerasi. Masalah itu ada penambahan pelaksanaan UNBK untuk perjenjang sekolah SD, SMP, SMA silakan, dan itu memang harus kita lakukan teta dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan UNBK itu sendiri," tegasnya.
Masih dalam dunia pendidikan, Pimpinan Komisi X dari FPG itu juga membahas tentang kurikulum 2013 yang menurutnya masih perlu perbaikan. Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan secara keseluruhan dan masih banyak juga yang belum memahami kurikulum tersebut.
"Artinya kurikulum 2013 untuk guru tidak bisa hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, mungkin harus berkali-kali dan perlu evaluasinya," tegas Ferdi.
Menurutnya, penulisan kurikulum 2013 itu sendiri masih perlu perbaikan. Hal itu mengingat kurikulum ini substansi sekali dan bisa lebih cepat dipahami oleh para guru.
"Pendistribusiannya seperti kita lihat masih banyak yang terlambat. Belajarnya bulan Juli, tapi pengirimannya datang bulan Desember. Itu yang jadi catatan kita tentang kurikulum, termasuk sumber daya manusianya yang ada di Indonesia, supaya ini bisa dilakukan lebih baik," tutup Ferdi.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi X DPR Kunjungan Kerja
