Anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR, Agun Gunanjar Sudarsa (Foto: Humas DPR)
Sulsel - DPR meminta pemerintah daerah (Pemda) dapat mengubah pola pikir warga. Misalnya, ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya.
Dari petani yang bergantung pada kelapa harus segera diganti menjadi perdagangan, semula bergantung pada produk Sumber Daya Alam (SDA) bergeser menjadi produk jasa.
Demikian disampaikan Anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulsel), Rabu (18/10).
"Kepulauan Talaud sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan petani kelapa, yang kaitannya dengan lahan. Ketika arealnya diambil untuk infrastruktur maka mereka kehilangan lahan dan menimbulkan problem," kata Agun.
Kata Agun, tidak serta merta pembangunan infrastruktur tersebut mampu menggerakan roda ekonomi berikutnya. "Maka pemerintah disini harus bisa mengubah pola pikir dan angkah-langkah ke depan khususnya di Pulau Miangas," kata politikus Partai Golkar itu.
Menurutnya, kunjungan Tim DPR ke daerah ini ingin melihat perkembangan sampai sejauh mana pembangunan Kepulauan Talaud yang merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik berbeda. Ia mengingatkan, jangan sampai membawa implikasi yaitu masyarakatnya kesulitan mencari lapangan pekerjaan.
Politisi yang juga menjabat Ketua Pansus Angket KPK ini mengatakan bahwa Pemda juga harus mendidik dan melatih masyarakat. "Mengubah pola pekerjaan memang sulit tapi ini bisa diatasi demi kesejahteraan masyarakat ke depannya. Salah satunya mengembangkan pariwisata atau perdagangan," tambah Agun.
Ditambahkan, kedatangan Timwas ini lebih mendorong agar pemda dan masyarakat termasuk aparat penyelenggara pemerintahan di daerah Talaud bisa membuat kebijakan ke arah sana, yaitu mempersiapkan infrastruktur dilengkapi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mamadai.
Salah satu contoh, lanjut dia, pemerintah pusat harus konsisten, bahwa pembangunan itu membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik. Sedangkan harga BBM di sini per liternya mencapai Rp. 25.000 per liter dan itupun kalau tersedia. Juga di wilayah ini listrik sering mati.
"Karena itu Pemerintah Pusat juga harus mampu mendorong hal-hal tersebut. Menurut saya jika semua ditata kelola dengan baik dan benar, ada sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maka ini akan berjalan dengan mulus," tutup Agun.
KEYWORD :Warta DPR Kunjungan Kerja DPR Daerah Perbatasan
