Soal Presidential Threshold, Logika Pemerintah Tak Masuk Akal

Jakarta - Sikap pemerintah terkait usulan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen dinilai tidak masuk akal.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, penggunaan presidential threshold pada Pemilu serentak 2019 sudah tidak relevan. Sebab, pemilihan legisatif dan pemilihan presiden digelar secara serentak atau bersamaan.

Untuk itu, Fadli mempertanyaan alasan pemerintah yang tetap ngotot dengan usulan tersebut. Menurutnya, logika pemerintah terkait usulan itu tidak jelas.

"Orang sudah jelas-jelas serentak tapi masih memaksakan presidential threshold harus ada. Menurut saya logikanya ngga masuk akal, ngga nalar menurut saya," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7).

Kata Fadli, pemerintah seolah-olah ingin membuat Pilpres 2019 nanti menjadi calon tunggal. Padahal, lanjut Fadli, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden.

"Ini kan ada kecenderungan seolah presiden ini calon tunggal. Kalau pun calon tunggal mau dibikin calon bonekanya. Ini menurut saya merusak kalau ada pemikiran seperti itu," tegasnya.

KEYWORD :

Pansus RUU Pemilu Presidential Threshold Gerindra

Ganjar akan hadiri putusan sidang sengketa pemilu pekan depan

PSG bangkit dan balikkan keadaan setelah hajar Barcelona 4 -1

Gosip Panas di Ajang Coachella 2024, Billie Eilish Berciuman dengan Dua Wanita

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Diadili

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar