Marlen Sitompul | Rabu, 21/06/2017 19:15 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menolak adanya usulan pemblokiran anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, usulan itu justru menimbulkan ketegangan baru dan tidak sesuai dengan substansi pembentukan Pansus Angket KPK.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Pansus Hak Angket KPK sebaiknya fokus terhadap substansi permasalahan.
"Kami sudah menginstruksikan
PDIP agar mengedepankan aspek substansi dengan tujuan check and balances," kata Hasto, di Gedung DPR, saat menghadiri Haul Bung Karno ke-47 dan peluncuran buku "Bung Karno, Islam dan Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/6).
PDIP, kata Hasto, tetap konsisten pada awal tujuan pembentukan
Pansus Angket KPK. Menurutnya, pembentukan
Pansus Angket KPK untuk membenahi kinerja KPK.
Untuk itu, Hasto berharap tidak perlu menciptakan ketegangan baru yang tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentuk
Pansus Angket KPK.
"Untuk koreksi perbaikan kelembagaan, bukan menjatuhkan satu pihak dengan lain, apalagi menciptakan ketegangan yang tidak perlu," tegas Hasto.
Diketahui, Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018. Sebab, kedua institusi tersebut tidak mau menjalankan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
"Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR yang saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian/lembaga," katanya di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (20/06/2017).
Usulan Misbakhun merespons sikap KPK dan Polri yang menolak keinginan Pansus KPK yang ingin memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP Elektronik Miryam S Haryani.
KEYWORD :
Pansus Angket KPK Anggaran Polri-KPK PDIP
