Eni Maulani Saragih/jpnn
Jakarta - Anggota komisi VII DPR fraksi Golkar Eni Maulani Saragih keluhkan masih banyak kontradiksi antara data dengan fakta layanan listrik PLN untuk masyarakat. Utamanya, soal besaran subsidi yang dianggarkan dengan jumlah penerima subsidi listrik di lapangan.
Padahal, kata Eni, komisi VII sejak awal sudah menekankan agar PLN segera melakukan validasi dari keseluruhan hasil pendataan di lapangan.
"Subsidi listrik itu kita dapat temuan, subsidinya dengan pelanggannya lebih jauh jumlah subsidinya dari jumlah pelanggannya," ujar Eni kepada Jurnas.com di Jakarta, Sabtu (17/6/2017).
Eni menekankan pemerintah memberikan pelayanan yang tepat sasaran sesuai dengan penyesuaian tarif pada setiap kategori pelanggan. Sehingga, program layanan listrik yang menjadi kebijakan pemerintah signifikan antara target dan tujuan layanan.
Eni mendorong agar pemerintah serius melakukan pemutakhiran dari hasil pendataannya di lapangan.
"Pemerintah harus betul-betul melakukan apa yang dinamakan pemutakhiran data. Jadi ada yang 900 va, 450 va, ini yang dicabut yang mana harus tepat sasaran. Saya di daerah mereka, sampai sudah melihat bukan hanya pada yang pascabayar. Prabayarpun merasakan, waktu itu 100 ribu sekian sekarang beda jadi 300 ribu," jelasnya.
Lebih lanjut Eni berharap pemastian mengenai klasifikasi pelanggan pengguna jasa listrik. Menurutnya, harus ada penegasan apakah pelanggan mengunakan tarif layanan produksi atau industri.
Disatu sisi, Eni mengaku heran dengan asumsi berbagai kerugian yang selama ini diklaim PLN dan investor rekanannya.
"Misalnya listrik subsidi awalnya 2 Miliar setahun, dicabut jadi 3 Miliar. Lah bapak cabut subsidi sekarang kok jadi minus 19 miliar. Itu yang jadi masalah. Harusnya antara pemerintah dan pengusaha harus saling transparan, apa betul bikin rugi ruginya berapa.
"Kita akan usulkan supaya database diakuratkan betul-betul. Termasuk mana yang harus subsidi, mana yabg dicabut. Kalau itu dipake home industri ternyata beratkan banget, mungkin ga di subsidi. Itulah yang harus kita benahi," terangnya.
KEYWORD :Komisi VII Eni Maulani Saragih PLN
