Selasa, 24/06/2025 05:40 WIB

Kemenkes Diminta Kaji Rencana Pelatihan Dokter Umum jadi Spesialis Obgyn di Daerah 3T

Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter Spesialis Obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji secara cermat rencana memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, meskipun rencana itu muncul dari keprihatinan yang nyata di tengah masyarakat, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter Spesialis Obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Sebelumnya, wacana tersebut telah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, pelatihan tersebut bernilai penting dilakukan agar dokter umum bisa menangani persalinan atau melakukan operasi sesar pada ibu hamil.

Rencana itu bertujuan untuk menekan tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena minimnya dokter kandungan di daerah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Netty mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” kata dia menjelaskan.

Ia menyampaikan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono telah mengatakan bahwa wacana pelatihan dokter umum di daerah agar bisa menangani persalinan dengan operasi sesar, membutuhkan kajian matang.

“Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium,” kata Dante.

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX Netty Prasetiyani dokter specialis Obgyn daerah 3T




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :