Bupati Halmahera Timur Terancam Dijemput Paksa

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan untuk hadir dalam persidangan kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR dengan terdakwa Amran HI Mustari. Lembaga antikorupsi tak segan menjemput paksa Amran jika tak juga hadir dalam persidangan.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (9/2/2017). Imbauan itu disampaikan menyusul ketidakhadiran Rudi dalam dua kali agenda pemeriksaan saksi di persidangan Amran. Nah, rencananya Rudy kembali dipanggil pada 13 Februari 2017.

"Ini perintah hakim hadir sebagai saksi dan diklarifikasi ketrangan saksi dan keterangan sebaiknya saksi hadir kalau tidak hadir pemanggilan ketiga ini kalau tidak akan dipertimbangkan panggilan paksa‬," kata Febri.

Sebab itu, kembali ditegaskan Febri, Rudi untuk hadir memberikan kesaksian. "Kasih kesempatan 13 Febuari, kalau tidak hadir akan dipertimbangkan pertiambangan paksa maka sebaiknya hadir," ucap Febri.

Rudi diduga menerima uang suap mencapai Rp 3 miliar. Uang tersebut merupakan pemberian Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir melalui Amran. Uang diberikan secara bertahap, beberapa kali diserahkan di tempat pijat Delta Spa Pondok Indah, Jaksel.

KEYWORD :

Bupati Halmahera Timur KPK

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun