Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) saat berbincang dengan pelaku UMKM. (Foto Humas Kemenkop UKM)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Koperasi dan UKM, menggenjot program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis rantai pasok untuk memenuhi target kredit perbankan ke UMKM yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi sebesar 30 persen.
Hal itu, ditegaskan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada Kegiatan Penyerahan KUR Klaster berbasis rantai pasok di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
“Bappenas melihat tahun depan realisasinya 24 persen. Saya diminta oleh Pak Menko Perekonomian untuk mencari terobosan terobosan. Saya memahami bahwa bank juga tidak mau gegabah menyalurkan KUR, tahun ini kita alokasikan Rp460 triliun,” kata Menteri Teten.
Penyaluran KUR Klaster berbasis rantai pasok, disebutnya menjadi bagian dari terobosan pemerintah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Klaster berbasis rantai pasok ini, penyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya.
MenKopUKM melanjutkan, dengan KUR Klaster risiko NPL bisa lebih berkurang. Hal itu juga memungkinkan UMKM terhubung dengan off taker rantai pasok industri seperti benchmark UMKM yang ada di Jepang, Korea Selatan dan China, di mana kredit perbankan UMKM bisa mencapai lebih dari 60 persen.
“Yang paling bagus itu di Korsel, kredit perbankan mencapai 81 persen kredit perbankan untuk UMKM. UMKM di sana terhubung dengan rantai pasok industri bahan setengah jadi untuk bahan industri ada kepastian market, ini yang sedang dibangun,” ucapnya.
KemenKopUKM pun terus memperluas KUR Klaster yang plafonnya cukup besar mencapai Rp500 juta, sehingga mampu mendorong percepatan penyaluran. Di sisi lain, pihaknya mengusulkan OJK agar perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral, dengan menggunakan jaminan karena tak semua aset UMKM bisa dipakai sebagai agunan.
Menteri Teten menegaskan, KUR Klaster merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga ada kepastian pasar bagi pelaku UMKM karena off taker atau pembelinya sudah jelas. Pengelolaan UMKM secara kelompok juga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.
“Pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster memiliki kepastian akses pasar, sehingga potensi kredit macet rendah. Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet,” ujar Teten.
Lebih lanjut, Teten menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran KUR, seperti analisis kelayakan kredit sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman.
Hingga saat ini, telah terealisasi KUR Klaster berbasis rantai pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh sembilan penyalur KUR. Teten berharap, lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.
“Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
KEYWORD :Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki KUR UMKM rantai pasok
