Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menyusul adanya dugaan korupsi di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran pejabat di instansi tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, kinerja Ditjen Minerba selama ini kurang memuaskan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga saat ini.
"Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (30/3).
Mulyanto menyebut program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah, dll termasuk juga batubara yang nyaring digaungkan Presiden Jokowi hanya tinggal sebatas wacana dan terancam tak dapat diimplementasikan apabila kondisi dan kinerja aparaturnya seperti itu.
“Contohnya adalah Proyek Gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi nyatanya ditinggal investor AS. Proyek strategis nasional ini dapat kan terancam gagal. Belum lagi, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg,” tegasnya.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO dan harga DPO. Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel.
“Jadi Wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak mewujud," terang Legislator Dapil Banten III ini.
Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas.
“Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Dirjen Minerba Kementerian ESDM
