Gambar kawasan Depo Pertamina Plumpang dari tahun ke tahun (ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian BUMN telah mencopot Direktur Aset dan Penunjang Bisnis PT. Pertamina Dedi Sunardi, per hari ini, Rabu (8/3/2023).
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyatakan pencopotan itu adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian BUMN atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Setelah pencopotan tersebut, Deddy mengingatkan Pemerintah untuk bergerak cepat mewujudkan solusi pasca-insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang.
Kata Deddy, langkah penyelesaian tercepat harus segera direspons adalah penertiban lahan dan kawasan buffer zone di depo Plumpang, dan itu memerlukan pejabat direksi terkait yang berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan handal.
“Kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang handal,” kata Deddy, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rabu (8/3/2023).
Baginya, direktur asset yang baru nantinya harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina, mulai dari Komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur dan tentunya pemerintah provinsi DKI serta lembaga penegak hukum.
Hal itu penting, kata Deddy, karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang beresiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.
Menteri ESDM Cek Ketersediaan BBM di Jalur Mudik
“Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor resiko tetap tinggi,” kata pria kelahiran Pematang Siantar ini.
Untuk itu, Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen Direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan pengamanan objek vital Depo Plumpang sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab Direksi yang bersangkutan. Melainkan korporasi secara keseluruhan dan tentunya pemerintah provinsi DKI yang seharusnya melindungi warganya.
Bagaimana pun, kata Deddy, warga lah yang menduduki lahan milik Pertamina hingga buffer zone yang sangat berbahaya. Tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun.
Deddy menilai penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.
Kedepan, Deddy meminta Pertamina segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.
“Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” ungkap Deddy.
Deddy juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan beresiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun Kilang.
“Saya kita tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain di seluruh Indonesia,” tegas Deddy.
“Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” pungkas Deddy.
KEYWORD :Pertamina Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Komisi VI DPR
