Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Irma Ardiana saat menyampaikan sambutannya yang dalam hal ini mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo saat membuka Kegiatan KERABAT, Selasa (19/4).
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggelarkan kegiatan advokasi dan KIE kepada pemangku kebijakan daerah tentang promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Kegiatan Advokasi dan KIE ini diselenggarakan tanggal 21-22 Feb 2023 yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi seperti, DPR RI, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Walikota Jakarta Barat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, TP PKK provinsi DKI Jakarta, dan Lurah Pondok Labu.
Kepala Dinas DPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menyebutkan perhatian utama kegiatan ini adalah penurunan anak stunting pada tahun 2024 dengan penerapan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
"Di DKI Jakarta yang telah ditindak lanjuti dengan pembentukan atau penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting TPPS provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Dan setelahnya telah dibentuk tim pendamping keluarga TPK pada 627 kelurahan se provinsi DKI Jakarta," kata kepala Dinas DPAPP DKI Jakarta, Tuty.
Tuty menekankan kegiatan Advokasi dan KIE yang melibatkan para pemangku kebijakan daerah ditujukan untuk merangkul para pemangku kepentingan agar saling mendukung kegiatan pencegahan kasus stunting pada anak-anak dan ibu hamil.
Jakarta Harus Bersiap Jadi Kota Bisnis Global
"Provinsi DKI Jakarta dengan mengemban otonomi tunggal di tingkat provinsi juga memiliki dasar hukum payung secara otonom di tingkat provinsi yang memayungi seluruh kegiatan baik di provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan," tambah Tuty.
Sementara itu Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana menyampaikan, keinginan terbesar BKKBN saat ini adalah menurunkan populasi kasus stunting pada 2024 dalam durasi satu tahun.
"Khusus untuk balita saja kami melihat data SSGI 2022 DKI Jakarta pada angka 17,2 persen dan kalau dilihat dari balita kita apresiasi dari DKI Jakarta bisa menurunkan 4 persen dari tahun sebelumnya menjadi 14,8 persen", kata Irma.
Menurutnya tujuan ini bisa tercapai dengan memutuskan akar permasalahannya yaitu pencegahan yang dimulai pada ibu hamil terutama untuk wilayah DKI Jakarta yang saat ini dianggap tidak memiliki keterbatasan apapun.
"Meskipun ini masih ada catatan yaitu 2 wilayah yang ternyata menunjukan kenaikan, mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI dan dari profil stunting per provinsi ini kita melihat baru 1 provinsi yang sudah mencapai satu digit yaitu provinsi Bali," kata Irma.
"Harapan kami DKI Jakarta dapat segera menyusul, karena kami melihat tidak ada keterbatasan akses dari DKI Jakarta berdasarkan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial yang tersedia," tambahnya.
KEYWORD :Kasus Stunting DKI Jakarta Tuty Kusumawati Irma Ardiana
