Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/2).
Jakarta, Jurnas.com - Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/2).
Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut kasus tambang ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.
Pantauan awak media di lapangan, masa aksi mulai memadati halaman Gedung Merah Putih KPK RI di kawasan Kuningan sekira pukul 12.00 waktu setempat.
"Kedatangan kami hari ini sebagai bagian dari kelanjutan aksi sebelumnya yang menuntut agar KPK tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini. Jangan karena Komjen Agus adalah petinggi Polri, lalu KPK abai dan ciut," ungkap Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman.
Dia mengataman, kerugian negara atas kasus tersebut tidak hanya pada sisi finansial semata, namun pada sisi ekologi dan lingkungan. Terlebih, kata Dendi, hal ini bukanlah yang baru di republik ini.
"Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup, lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya. Maka itu kami mendesak agar KPK segera periksa Komjend Agus," tambahnya lagi.
Ketika ditanya agenda lanjutan aksinya, Dendi menyebut akan menggelar aksi besar-besaran sampai kasus tersebut diusut sampai tuntas.
"Tidak hanya di KPK, kami juga akan menggelar aksi di Mabes Polri mendesak Kapolri agar segera copot Komjend Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri," pungkasnya.
Untuk diketahui, kasus ini bermula setelah viral video pernyataan mantan anggota Polresta Samarinda, Kalimantan Timur ismail Bolong.
Di mana, Ismail Bolong mengaku memberi uang koordinasi kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun tiba-tiba, Ismail Bolong membuat video bantahan klarifikasi bahwa tidak pernah memberikan uang koordinasi kepada Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.
Bahkan, Ismail Bolong mengaku kaget videonya baru beredar sekarang karena saat itu ditekan oleh mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan.
KPK Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong Perkumpulan Pemuda Keadilan
