Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman kesal lantaran banyak pihak yang menyebutkan bahwa pihaknya ikut menikmati anggaran program diseminasi konstituen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dia tegaskan, kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Faktanya, yang terjadi di lapangan kinerja BRIN anjlok selama dua tahun terakhir.
"Faktanya sangat berbeda dengan kondisi riil yang ada, karena hanya merujuk dari satu kejadian saja yaitu di Propinsi Kalimantan Utara lalu digeneralisir. Seakan-akan bahwa kami Komisi VII ini menerima bahkan mungkin segala macam, memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami. Saya tegas nyatakan, 100 persen ini fitnah," jelasnya sebagaimana dikutip dari YouTube Komisi VII DPR RI Channel, Rabu (1/2).
Pernyataan itu dilontarkan Maman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan membahas realokasi anggaran BRIN Tahun Anggaran 2023.
"Semoga ini didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkhusus adalah Bareskrim Polri. Terkhusus adalah Kejaksaan Agung kita. Dan terkhusus Badan Pemeriksa Keuangan kita. Segera usut ini, praktik penggunaan dan memanfaatkan di BRIN ini," lanjut Maman.
Dia mengungkapkan permasalahan di internal BRIN dimaksud. Dari hubungan sesama periset, tindakan-tindakan tidak profesional oleh pejabat BRIN, sampai kinerja BRIN secara umum yang tidak maksimal. Utamanya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Di sisi lain, fakta yang perlu dipahami adalah bahwa semua anggota DPR memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kewajiban itu melekat, bukan hanya bagi seluruh anggota legislatif. Faktanya lagi, anggaran BRIN yang diperuntukkan bagi program masyarakat sebesar Rp 800 Miliar per tahun. Namun berdasarkan evaluasi yang terrealisasi hanya sebesar Rp 100 Miliar.
"Silahkan saja dicek. Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah kemana Rp 700 miliarnya itu?” tegasnya.
Maman memaparkan, anggaran BRIN TA 2022 sebesar Rp 6,3 Triliun. Dari besaran itu, disampaikan bahwa belanja pegawai BRIN mencapai Rp 4 Triliun. Dengan kata lain, anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat dibawah terkait riset hanya kurang lebih Rp 2 Triliun. Dari Rp 2 Triliun itu, lanjut Maman, khusus untuk program yang diperuntukkan bagi masyarakat pada sebesar Rp 800 Miliar. Akan tetapi dalam realisasinya sepanjang tahun 2022 hanya sebesar Rp 100 Miliar.
"Kemana itu semua? Ini harus buka-bukaan, makanya saya minta dalam forum terhormat ini terang benderang. Jangan sampai ada dusta diantara kita," demikian Maman Abdurrahman menegaskan.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Golkar Maman Abdurrahman anggaran BRIN
