Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional membahas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, Jakarta, Rabu (25/1).
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, stunting merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan karena meyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"SDM unggul itu jadi kunci daya saing bangsa dan stunting di negara kita jadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan," kata dia pada pembukaan Rapat Kerja Nasional membahas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, Jakarta, Rabu (25/1).
Jokowi mengatakan, dampak stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.
"Oleh sebab itu, target 14 persen di 2024 harus kita bisa dicapai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bergerak, angka itu bakan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-bersama," tutur dia.
Saat ini, kata Jokowi, ada lima provinsi dengan angka stunting tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Acah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Utara.
"Kalau provinsi tadi disampaikan Menkes lima tertinggi itu memang di NTT, Sulbar, Aceh, NTB, dan Sultra. tetapi kalo diitung secara keseluruhan jumlah beda lagi, yang paling banyak Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten," tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, mengejar angka stunting 14 persen pada tahun 2024 tidaklah sulit jika data-data anak yang stunting dikuasai by name by address.
"Saya liat di sumedang aplikasi yanng bisa memonitor per individu, kebutuhannya apa bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi, mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu, sehingga tembakannya jelas," kata dia.
Di samping itu, lanjut Jokowi mengatakan, infrastruktur lembaga yang dimiliki saat ini jika digerakkan dengan baik, maka mudah menyelesaikan persoalan-persoalan stunting.
"Kita punya 300 ribu posyandu, 10.200 Puskesmas. Jadi, sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak denga baik mudah menyelesaikan persoalan-persolan ini," kata dia.
Hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia turun sebesar 28 persen dari angka 24,4 persen tahun lalu menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
"Ingin saya laporkan hasil SGGI 2022 itu turun dari tahun lalu 24,4 persen turun 2,8 persen jadi 21,6 persen. Kalau Bapak Presiden targetnya 3 persen belum tercapai. Namun, terima kasih kepada gubernur, bupati dan walikota karena ini terjadi masa pandemi," kata Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Dia menjelaskan, untuk mengejar angka stunting 14 persen di tahun 2024, maka angka stunting yang harus turun tahun ini adalah sebesar 3,8 persen. Untuk itu, perlu koordinasi lebih lanjut antara BKKBN dengan Wakil Presiden (Wapres).
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa tugas BKKBN adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.
"Dari berbagai hasil pendataan dan survei menunjukkan hari ini total rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak atau Total Fertility Rate (TFR) yang sudah mendekati angka 2,1," kata Hasto.
Angka ini berarti satu perempuan di Indonesia melahirkan dua anak. Hasto juga menyebutkan rata-rata usia menikah perempuan di Indonesia naik dari di bawah 20 tahun menjadi 22 tahun.
Sekarang ini beberapa provinsi sudah memasuki bonus demografi. Beberapa belum jelas, kapan mau memasuki bonus demografi. Problem ini menjadi tantangan tersendiri.
"Oleh karena itu sesuai Perpres 72 tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pencapaian bonus demografi. Sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia Emas perlu didukung Bersama," kata Hasto.
KEYWORD :Angka Stunting Joko Widodo BKKBN Hasto Wardoyo
