Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan program Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting.
Begitu kata Hasto dalam acara roadshow daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi "Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat," Rabu (18/01).
"Pengalaman beberapa daerah memang Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting. Ini menunjukan bahwa yang paling penting bagaimana asupan makan bergizi sampai ke mulut ibu hamil dan bayi," ucap Hasto.
"Seperti Karawang banyak sekali bapak asuhnya kalau kita liat datanya, kalau kita cuplik ini turun paling banyak, di Sumatera Selatan banyak bapak asuhnya juga turun signifikan kasus stuntingnya," sambung dia.
Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Jawa Barat sebanyak 24,5 persen. Di tahun 2022, sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Subang, Karawang, Pangandaran, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan mengalami penurunan kasus stunting yang signifikan.
Sementara itu, Muhadjir mengatakan, percepatan penurunan stunting dengan target pemerintah sebesar 14 persen secara nasional di tahun 2024 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peranan pemerintah daerah, karena kasusnya di daerah, di desa-desa, kalau di pusat tidak punya kasus.
"Bagaimana kooordinasi penanganan terpadu, fokus memberdayakan sumber daya yang ada dengan maksimal, dan hasil dari tingkat paling bawah, desa dan kabupaten ini mempengaruhi hasil nasional. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan dengan tulus, Kementerian PMK kapasitasnya sebagai koordinator perannya tidak terlalu karena peran utama itu didaerah," jelas Muhadjir.
Muhadjir Effendi pun mengapresiasi upaya kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting.
“Yang positif ini orangtua asuh menangani stunting ada beberapa model, bagus sekali, ada yang lewat ASN, dengan instruksi Bupati, saya usulkan ke BKKBN untuk membuat regulasi terkait Orangtua Asuh Cegah Stunting yang masif karena itu sangat berpengaruh dalam penurunan stunting, untuk DAK dibuat lebih luwes pemanfaatannya agar lebih fleksibel untuk mengoptimalkan daya serap, dan untuk Kabupaten/Kota untuk kolaborasi dengan PUPR terkait intervensi sensitif seperti sanitasi yang perlu ditingkatkan karena sudah ada kesepakatan saya dengan Menteri PUPR," lanjutnya.
Untuk percepatan penurunan stunting, Hasto mengatakan bahwa BKKBN sudah mengoptimalkan banyak hal, seperti menyediakan tim pendamping keluarga (TPK) dengan jumlah yang cukup, memeratakan kapasitas fiskal dengan angka kasus stunting di kabupaten/kota.
"Kapasitas fiskal daerah sangat mempengaruhi besarnya DAK, seperti Kabupaten Banjar, kriteria sangat rendah semoga mendapatkan dana tambahan untuk makanan tambahan ibu hamil dan bayi, ada dari DAK yang fiskal rendah tapi tidak mendapatkan bantuan, ini yang perlu diperjuangkan di Kemenkeu dan Bappenas, dan untuk sanitasi kami sudah siapkan data by name by address masing-masing kecamatan," imbuh dia.
KEYWORD :Bapak Asuh BKKBN Hasto Wardoyo Prevalensi Stunting
