Pembahasan RUU Terorisme sebaiknya transparan.(foto:sufi/jurnas)
Jakarta - Direktur Imparsial, al Araf menilai bahwa upaya pemerintah melakukan revisi Rancangan Undang-undang (RUU) No.15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tertutup menyalahi peraturan perundang-undangan. Rapat Panja RUU yang dilakukan secara tertutup itu tidak diketahui proses pembahasannya, dan karenanya partisipasi publik menjadi sangat terbatas untuk terlibat dalam pengawasan.
"Upaya pemerintah tersebut pun dinilai mencederai suara masyarakat," demikian jelas al Araf dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada Selasa (24/01) di Tebet, Jakarta Selatan.
Menurut al Araf, dengan mengutip Pasal 5 huruf g UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan UU dijelaskan bahwa "dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan yang baik yang meliputi "keterbukaan", maka koalisi masyarakat sipil mendesak DPR untuk transparan dalam pembahasan RUU Perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.
Pada setiap perubahan perundang-undangan, jelas al Araf, harus dilakukan transparan dan terbuka. Meskipun dalam aturan DPR revisi UU dapat dilakukan secara tertutup, namun itu hanya pada hal yang berkaitan dengan rahasia negara, keuangan dan rahasia lainnya. Sementara UU yang berkaitan dengan terorisme harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
Sejak tanggal 10 Januari 2017 lalu, DPR telah memulai pembahasan RUU Terorisme tersebut. Hingga pada pembahasan kedua pada tanggal 13 Januari lalu, pembahasan tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan, menurut Sekretariat DPR, pembahasan RUU Terorisme itu akan dilakukan secara tertutup hingga akhir.[]
Stop Pelanggaran! Paripurna DPR Diminta Jangan Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK
pembahasan ruu terorisme koalisi masyarakat sipil
