Gedung Kementerian Perhubungan. Foto: fakta
JAKARTA, Jurnas.com - Kuasa Hukum PT Aayu Waras Sentosa (AWS) Grace Elisabeth meminta pejabat di lingkungan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan berinisial RK untuk memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penipuan pengadaan alat tes antigen bernilai Rp34 miliar.
Menurut Grace, kehadiran RK untuk memberikan keterangan sangat penting agar kasus tersebut bisa terang-benderang terkait dugaan keterlibatan pejabat di Kemenhub.
“Yang bersangkutan (RK), pada panggilan pertama tidak memenuhi pemanggilan Polres Jaksel. Kemudian, pada panggilan kedua tanggal 23 November 2022, RK juga kembali tidak datang,” kata Grace Elisabeth kepada wartawan Rabu (30/11/2022).
Lebih lanjut, Grace menjelaskan PT Aayu Waras Sentosa (AWS) sebelumnya telah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan seusai merasa ditipu hingga Rp34 miliar terkait pengadaan 300 ribu alat tes antigen di Kemenhub.
Laporan ini teregister dengan Nomor LP/B/210/I/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 26 Januari 2022.
Mitra Keluarga Bagikan Dividen Rp514 Miliar
Dalam perkara ini terlapornya adalah Rosiana selaku perantara pemberi proyek dan pejabat Kemenhub diduga menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Saat ini kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kronologis KasusLebih lanjut, Grace menjelaskan kronologis kasus tersebut diduga melibatkan pejabat di Kemenhub.
Menurut Grace, kasus ini bermula saat kliennya, Direktur Utama PT AWS Bambang Trianto dikenalkan dengan Rosiana pada April 2020.
Grace menuturkan Rosiana yang menjembatani kliennya berkenalan dengan pejabat di Biro Setjen Kemenhub berinisial RK.
Pada November 2020, Bambang Trianto sebagai korban diberikan pekerjaan terkait dengan pemeriksaan Rapid Test Antigen di lingkungan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan oleh Rosiana. Proyek ini berupa Pemeriksaan Rapid Test Antigen kepada 88 karyawan.
“Pekerjaan berjalan dengan baik, dan telah beberapa kali diminta untuk kembali melaksanakan pekerjaan di lingkungan Biro Perencanaan Kemenhub,” kata Grace.
Setelah itu Rosiana meminta Bambang untuk membuat Perusahaan agar bisa menerima proyek yang lebih besar. Hingga akhirnya didirikan PT AWS pada 16 Desember 2020.
Pada akhir Januari 2021, PT AWS diberi tawaran pekerjaan untuk pengadaan alat rapid test antigen di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
“Dikarenakan klien saya tidak mengerti maka ditawarkan kepada kawannya, yaitu Saudara Faiz yang kemudian menawarkan kepada Saudara Tommy, importir alat rapid test antigen,” imbuh Grace.
Kemudian diadakan pertemuan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Bambang, Rosiana, Faiz, dan Tommy, membahas pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya disepakati PT AWS sebagai pemegang legalitas menjadi penyuplai alat antigen.
Tommy pun setuju untuk menyuplai antigen dengan merek panbio abbott sebanyak 50.000 test melalui PT AWS.
Pada pertemuan masih di akhir Januari 2021, Rosiana memberikan SPK pengadaan alat rapid test antigen dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Tommy disaksikan oleh Faiz, dan Bambang. Ada 2 SPK yang diterima untuk pengadaan 300 ribu alat tes antigen.
Dikarenakan Tommy hanya dapat menyuplai 50.000 unit, maka PT AWS dan Faiz menawarkan pekerjaan ini kepada PT MTM bersama beberapa vendornya. Hingga pada akhirnya semua pekerjaan pengadaan antigen ini diselesaikan.
Pengiriman barang yang dilakukan PT. AWS kepada Rosiana secara bertahap. Barang antigen dikirim ke gudang Kemenhub di Jalan Petojo Sabangan II, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan permintaan dari Rosiana.
“Sisa utang atau tagihan sebesar Rp34,93 miliar,” ungkap Grace.
Pejabat Kemenhub Diduga TerlibatGrace menambahkan kliennya yakin untuk menerima kerja sama dan menyuplai alat tes antigen di Kemenhub karena Rosiana mempertemukan kliennya dengan RK, pejabat di Biro Perencanaan Setjen Kemenhub.
Saat itu, kata Grace, kliennya juga diperlihatkan SPK yang sudah ditandatangani oleh RK.
“Kami berharap RK memenuhi panggilan polisi. Nanti akan terlihat jelas, apakah SPK ini memang asli, benar dari Kemenhub, atau tidak,” ujar Grace.
KEYWORD :Kemenhub Biro Perencanaan Rapid test
