Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menjauh dari apa yang dilaporkan media pemerintah sebagai jenis baru rudal balistik antarbenua (ICBM) dalam foto tak bertanggal yang dirilis pada 24 Maret 2022 oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara. KCNA melalui REUTERS
JAKARTA, Jurnas.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang terpeca mengutuk peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara baru-baru ini.
Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan India termasuk di antara 14 negara yang mengutuk keras peluncuran pada Jumat lalu. Rudal itu mendarat sekitar 200 km (125 mil) dari pantai Jepang dan dilaporkan memiliki jangkauan hingga mencapai daratan AS.
"Ini merupakan eskalasi yang serius dan menimbulkan ancaman tegas terhadap perdamaian dan keamanan internasional," kata negara-negara tersebut dalam pernyataan bersama pada hari Senin setelah pertemuan Dewan Keamanan.
Mereka mendesak dewan untuk membatasi kemajuan program senjata Korea Utara.
Korea Utara telah melakukan peluncuran rudal balistik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini, menuai kecaman dan kekhawatiran di negara-negara tetangga serta di Washington.
Pyongyang berulang kali mengatakan, peluncuran rudal balistiknya sebagai pertahanan yang sah terhadap ancaman puluhan tahun dari AS dan sekutunya di Korea Selatan. Peluncuran Jumat dilakukan tak lama setelah negara itu memperingatkan tentang tanggapan militer yang lebih keras ke Washington.
"Kim Jong Un dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa jika musuh terus memberikan ancaman, partai dan pemerintah kami akan dengan tegas bereaksi terhadap nuklir dengan senjata nuklir dan konfrontasi total dengan konfrontasi habis-habisan,” lapor Kantor Berita Pusat Korea resmi Pyongyang.
Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpihak pada Washington dan gagal mempertahankan ketidakberpihakan dan objektivitas. Ia mengatakan, hak Pyongyang untuk mengembangkan senjata untuk pertahanan diri.
Selama berbulan-bulan, AS telah mendorong DK untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara karena melakukan rentetan uji coba rudal. Dewan tersebut telah mengeluarkan hampir selusin resolusi yang menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara atas aktivitas nuklir dan misilnya sejak 2006.
Seorang pejabat senior AS mengatakan bulan ini bahwa Washington yakin China dan Rusia memiliki pengaruh membujuk Korea Utara agar tidak melanjutkan uji coba nuklir. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada mitranya dari China, Beijing memiliki kewajiban mencobanya.
Pada Senin, duta besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan Beijing prihatin dengan peningkatan ketegangan dan konfrontasi yang semakin meningkat di Semenanjung Korea, tetapi mengatakan Dewan Keamanan harus membantu meredakan ketegangan dan tidak selalu mengutuk atau menekan Pyongyang.
Ia mengatakan AS harus mengambil inisiatif dan mengajukan proposal yang realistis untuk menanggapi kekhawatiran sah Korea Utara.
“Semua pihak harus tetap tenang, menahan diri, bertindak dan berbicara dengan hati-hati, dan menghindari tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan menyebabkan salah perhitungan untuk mencegah situasi jatuh ke dalam lingkaran setan,” kata Zhang.
Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, menuduh AS mencoba memaksa Korea Utara melakukan perlucutan senjata sepihak melalui sanksi dan kekuatan, dan menyalahkan uji coba rudal pada latihan militer oleh Washington dan sekutunya.
Sementara itu, duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan sangat penting bagi Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang untuk menanggapi dengan satu suara, menuduh Beijing dan Moskow memberanikan diri Pyongyang dengan memblokir tindakan.
"Halangan terang-terangan dari kedua anggota ini menempatkan wilayah Asia Timur Laut dan seluruh dunia dalam risiko," katanya.
Thomas-Greenfield juga mengatakan AS berencana untuk mengusulkan pernyataan presiden di Dewan Keamanan untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas retorika berbahaya dan tindakan destabilisasinya.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan draf pernyataan presiden akan segera dibagikan dengan Dewan Keamanan dan negosiasi akan menyusul.
KEYWORD :DK PBB Rudal Balistik Antarbenua Korea Utara Amerika Serikat Jepang Korea Selatan
