Kamis, 25/04/2024 06:50 WIB

Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima?

Apabila pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka, maka dapat dipastikan mereka akan terpaksa menggunakan gas non subsidi yang berakibat kenaikan pada harga jual mereka. Yang pada akhirnya akan menekan rakyat selaku konsumen dari produk mereka.

Ilustrasi gas melon (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menilai rencana untuk mengganti gas LPG 3 kg alias gas melon menjadi kompor listrik tidak sesederhana hanya memberikan kompor listrik.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menegaskan, ada banyak hal yang perlu dipikirkan. pemerintah seharusnya tahu bahwa pengguna gas melon rata-rata merupakan rakyat kecil.

"Penggantian gas 3 kg ke kompor listrik tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena daya listrik tidak memadai," terang dia kepada wartawan, Kamis (22/9).

Berdasarkan data tahun 2021, sebanyak 97 persen pengguna listrik rumah tangga merupakan golongan R1 dimana sebagian besar berlangganan di bawah 1300 watt dan daya maksimal golongan R1 adalah 2200 watt.

“Diberikan kompor 1000 watt, selesai sudah,” tegasnya.

Lanjut Sartono, terutama 24,3 juta rakyat kecil dengan daya listrik 450 watt dan 8,2 juta konsumen rumah tangga yang menggunakan listrik 900 watt.

“Sudah pasti tidak sanggup untuk menyalakan kompor tersebut,” tegasnya.

Legislator Fraksi Demokrat ini mendapatkan aspirasi dari ibu-ibu dimana kompor rencananya akan digunakan merupakan kompor listrik bertipe induksi yang lebih aman dan canggih. Akan tetapi kompor tersebut membutuhkan peralatan masak yang sesuai untuk bisa digunakan.

“Apabila hanya menggunakan peralatan masak biasa, sudah dipastikan tidak akan optimal. Apakah pemerintah mau memberikan peralatan masak yang sesuai dengan kompor tersebut? Percuma diberikan kompor apabila tidak dapat digunakan," ujar Sartono.

Selain itu, menurut Sartono, gas melon juga banyak digunakan oleh pelaku UMKM seperti pedagang bakso keliling, pedagang jajanan keliling, pedagang gorengan dan pedagang lainnya khususnya pedagang kaki lima. Apabila gas tersebut ditiadakan dan diganti dengan kompor induksi, bagaimana mereka dapat berusaha.

"Apabila pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka, maka dapat dipastikan mereka akan terpaksa menggunakan gas non subsidi yang berakibat kenaikan pada harga jual mereka. Yang pada akhirnya akan menekan rakyat selaku konsumen dari produk mereka," kata Sartono menyesalkan.   

Sartono pun meminta pemerintah untuk lebih memikirkan lagi nasib rakyat. Saat ini rakyat sudah berat akibat kenaikan harga bbm dan infasi. Sudah pusing bbm naik, belanja ke pasar harga-harga naik. Sekarang mau masak saja dipusingkan lagi.

"Hendaknya pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan. Rakyat sedang sulit, jangan dipersulit hidupnya dengan kebijakan yang memberatkan. Kenapa negara tidak hadir disaat rakyat sedang membutuhkannya. Seharusnya negara tidak berpikir untung rugi demi rakyat," demikian kata Sartono Hutomo.

Sebelumnya, pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik untuk rumah tangga. Wacana yang akan direalisasikan tahun ini menjadi bagian dari program konversi kompor listrik dari kompor gas elpiji 3 kilogram.

Paket tersebut rencananya akan dibagikan kepada 300.000 orang secara gratis.

 

 

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII Demokrat Sartono Hutomo gas melon kompor induksi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :