Jum'at, 26/04/2024 05:50 WIB

Arahan Jokowi Perkuat Sistem Pertahanan di Maluku Barat Daya Strategis dan Diplomatis

Arahan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Maluku Barat Daya dan kepulauan terluar di wilayah Maluku dalam kaitannya dengan rencana desain pertahanan adalah hal strategis dan diplomatis. Mengingat ini kaitannya dengan konsep Negara Maritim yang telah menjadi strategi pemerintahan Jokowi periode kedua.

Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. (Foto: Dok. INews)

Jakarta, Jurnas.com - Pengamat intelijen, pertahanan dan kemanan Ngasiman Djoyonegoro memuji strategi Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam mempersiapkan desain sistem pertahanan dan keamanan di daerah pulau terluar di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

Menurut Ngasiman, langkah Presiden Jokowi mendesain sistem pertahanan dan keamanan ini sangat strategis, mengingat wilayah seperti Kota Tual, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru hingga Saumlaki adalah wilayah terluar Indonesia yang berbatas langsung dengan negara Timur Leste dan Australia.

“Arahan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Maluku Barat Daya dan kepulauan terluar di wilayah Maluku dalam kaitannya dengan rencana desain pertahanan adalah hal strategis dan diplomatis. Mengingat ini kaitannya dengan konsep Negara Maritim yang telah menjadi strategi pemerintahan Jokowi periode kedua,” kata Ngasiman saat dihubungi, Rabu (21/9).

Dikatakannya, wilayah seperti Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual hingga Saumlaki adalah kepulauan terluar, sehingga perlu dilindungi dan membutuhkan strategi khusus dalam penanganannya.

“Kita tahu bahwa banyaknya kepulauan disana tidak bisa disamakan dengan pulau yang besar. Kerawanan yang tinggi membutuhkan strategi yang lebih rumit dan biaya yang tinggi juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, instruksi Presiden Jokowi ke Menhan Prabowo untuk mendesain sistem pertahanan dan keamanan sangat penting, dan segera dilakukan demi memberikan keamanan kepada masyarakat, juga melindungi wilayah perairan Indonesia agar tidak dicaplok oleh negara tetangga.

“Perintah presiden langsung penting untuk menggerakkan kementerian pertahanan dalam hal kebijakan serta TNI dan Polri dalam hal operasi,” ucapnya.

“Saat ini, negara tetangga seperti Timor Leste sedang gencar merayu Indonesia untuk bergabung ASEAN. Perintah Jokowi ini sebagai bentuk diplomasi kepada negara tetangga kita itu,” jelasnya.

Lebih jauh Ngasiman, Australia yang saat ini sedang aktif dalam komunitas AUKUS perlu diwaspadai oleh Indonesia. Pasalnya, AUKUS yang merupakan bentukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya berkeinginan besar menyingkirkan hegemoni China di kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, instruksi Presiden Jokowi ini sangat tepat dan harus dilakukan dalam waktu cepat.

“Australia yang sedang aktif-aktifnya di AUKUS perlu diimbangi dengan diplomasi pertahanan pula. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan level diplomasi Indonesia di kancah internasional,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan desain sistem pertahanan dan keamanan negara di titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Joko Widodo memastikan wilayah terluar Indonesia membutuhkan sebuah desain pertahanan dan keamanan demi kepentingan negara ke depan.

“Kabupaten Maluku barat Daya, ini adalah termasuk kabupaten yang terluar sebelah timur paling timur selatan dan setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya kemudian Kabupaten Kepulauan Aru kemudian Kota Tual, Saumlaki kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik-titik mana kira-kira yang paling tepat,” kata Jokowi.

 

 

 

 

KEYWORD :

Presiden RI Joko Widodo Jokowi Maluku Barat Daya sistem pertahanan Prabowo Subianto Menhan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :