Abdul Muhaimin Iskandar
Denpasar, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah dan asosiasi pelaut bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap para pelaut Indonesia.
"DPR mendorong agar terjadi sinergi yang tepat antara asosiasi pelaut dan perusahan agensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para pelaut kita,” ujar Gus Muhaimin saat menghadiri deklarasi Indonesia Manning Agency Forum (INMAF) di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (12/9/2022).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menceritakan, saat dirinya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), persoalan yang dihadapi para pelaut cukup memusingkan.
Penyebabnya, ada tumpang tindih wewenang antara Kemenakertrans dengan kementerian lain. Dengan adanya PP 22/2022 tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan Migran sangat membantu permasalahan di sektor tenaga kerja pelaut ini.
“Meskipun sudah ada PP-nya, namun sisa-sisa tumpang tindih wewenang yang lama dengan Kemenhub butuh waktu untuk mencair, tentu harus kita dorong secepatnya. DPR akan bantu mengingatkan agar semua pihak mematuhi aturan,” imbuhnya.
Menurut Gus Muhaimin, jumlah pelaut Indonesia sekitar 1,2 juta dan merupakan terbesar ketiga setelah China dan Filipina. Jumlah ini tersebar dalam kapal niaga, ikan, wisata, kapal kapal angkutan orang, dan lain-lain.
Dengan banyak pelaut ini tentu berakibat banyaknya masalah. Seperti kompetensi para pelaut yang sebagian masih kurang memadai, kontrak kerja yang tidak jelas, fasilitas di kapal yang kurang baik, pengawasan dan upaya perlindungan yang tidak mudah karena posisi pelaut yang terus berpindah dan lainnya.
“Saatnya kita membuka mata bahwa semua harus transparan, semua harus prosedural, rekrutmen, prosedur penempatan perlindungan harus terbuka bisa diakses," katanya.
Pemerintah juga harus menyediakan teknologi yang lebih canggih untuk membantu memfasilitasi para pelaut karena kontribusi mereka yang sangat besar untuk menunjang perekonomian nasional.
Untuk itu, Gus Muhaimin berharap dengan adanya Forum Manning Agency ini dapat membantu mengedukasi para agensi agar bersama-sama mengupayakan proses penempatan yang mudah, murah, cepat dan aman. Juga memastikan agar para pelaut jangan berangkat sebelum siap.
“Hal yang harus dibenahi pemerintah melalui lintas sektoral, satu pintu, satu koordinasi pemerintah. Kedua kapasitas. Terakhir, perlindungan di luar negeri,” katanya.
Hadir dalam deklarasi tersebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, tokoh masyarakat Bali Mangku, I Ketut Sudikerta, Dewan Pembina Indonesia Manning Agency Forum I Gede Sumitra Adnyana, Ketua Umum Indonesia Manning Agency Forum Daniel Paulus Ferdinand dan Ketua Forum Pelaut Bali I Dewa Gede Indra Yudha serta Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.
KEYWORD :Gus Muhaimin Pemerintah Perlindungan Pelaut
