Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. (Biro Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Bantuan sosial (Bansos) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja ditetapkan sebesar Rp24,17 triliun, bertujuan mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang.
Demikian ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kerpresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (30/08/2022).
"Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan. Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," kata Sri Mulyani
Terkait besaran subsidi BBM dalam APBN tahun berjalan setelah dilakukannya pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun ini, Sri Mulyani belum mau berkomentar lebih lanjut. "Saya mengumumkan untuk penambahan bansos (bantuan sosial) dulu, itu yang diinstruksikan," ujarnya.
Menkeu menyebut, Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, agar sudah dapat disalurkan pekan ini ke masyarakat. Menurutnya, dari total bantuan sosial Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sri Mulyani, akan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini.
Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun. Hal itulah dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
"Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022," ujarnya.
Diketahui, adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 502,4 triliun. Angka itu terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun, dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.
Padahal, untuk kuota subsidi pertalite saja, hanya tersisa 6 juta kilo liter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, Pemerintah memperkirakan pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
KEYWORD :
Sri Mulyani Bansos BBM BLT
