Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Di hadapan 20-an ahli pangan dalam simposium dan panel ahli bertema `Krisis Pangan dan Skenario Masa Depan Indonesia` di JS. Luwansa Hotel, Jakarta pada Selasa (30/8), Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mempertanyakan alasan Indonesia masih rentan krisis pangan.
"Saya ingin bertanya-tanya. Di mana blind spot kita dalam hal pangan, di mana gap dan kesenjangan yang membuat masih belum hebat atau kita masih rawan krisis pangan," tanya Cak Imin dalam sambutannya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cak Imin lebih jauh meminta kepada para ahli untuk memikirkan dan ikut menjawab berbagai pertanyaan kunci yang mungkin untuk indonesia memiliki ketahanan pangan.
"Kita harus mampu menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut ini: Mengapa Indonesia dengan lahan pertanian yang relatif luas, masih belum mandiri dalam hal pangan? Mengapa harga daging sapi kita masih mahal? Mengapa kita masih mengimpor kedelei?," sambung Cak Imin.
"Sejauh mana dan teknologi apa yang harus kita adopsi agar produktivitas pangan kita semakin tinggi? Sejauh mana reforma agraria sudah berjalan? Apa saja kendala kendala kunci bagi akses dan pemilikan lahan bagi petani-petani Indonesia," sambung dia.
Di tengah krisis pangan yang mengancam, kemandirian pangan mendesak segera direalisasikan. Sebab, menurut Cak Imin, kemandirian pangan akan menjadi ukuran sejauh mana sebuah bangsa mengurus diri sendiri, menjaga kedaulatannya, melindungi petani dan lahan-lahan suburnya dan mencapai prioritas tersebut.
Cak Imin menegaskan bahwa pangan dan energi menjamin masa depan dan keberlanjutan kita sebagai bangsa. Sudah waktunya, kata dia, Indonesia menempatkan dan meletakkan isu pangan sebagai prioritas utama dan sebagai kepentingan national.
"Sehingga dalam forum ini, sesuai wewenang Wakil Ketua DPR, saya akan segera membentuk Tim Ahli/Tim 7 yang akan bekerja selama 3-4 bulan untuk melakukan penyelidikan, menemukan masalah utama dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi untuk nantinya secara resmi akan kita serahkan kepada Presiden Jokowi," ungkap Cak Imin.
Sebagai wakil ketua DPR, Cak Imin memastikan tugasnya bukan hanya memantau kasus dan peristiwa, tetapi juga menilai tren yang sedang berlangsung, menilai hasil dan efektifitas kebijakan dan institusi dan juga memikirkan solusi-solusi kebijakan yang lebih relevan dan berdampak luas.
Sebagai politisi, dia mengaku mendefinisikan politik sebagai penggunaan cara-cara sistematik untuk memajukan politik Kesejahteraan. Kata kuncinya adalah sistematik dan kesejehteraan.
"Saya menilai pangan isu dan solusi kebijakan yang menyatukan kita semua. Apapun afiliasi politik dan pilihan kita dalam pemilu nanti, paling tidak kita semua sepakat atas lima hal: Pertama. semua sepakat dan ingin harga harga pangan stabil. Pemerintah dan sektor swasta juga sepakat agar harga terjangkau dan stabil," papar dia.
Kedua, lanjut dia, semua setuju agar ketersediaan pangan dapat dijaga dan aman. Ketiga, kualitas dan keamanan pangan; Keempat, ketahanan sumberdaya alam seperti sumber air dan lahan agar produktivitas pangan terjamin dan berkelanjutan.
"Kelima, semua sepakat bahwa untuk menjadi negara maju, kekurangan pangan atau ketidakcukupan pangan harus diatasi," tutup dia.
Para ahli yang memberikan tanggapan menekankan pentingnya peran negara untuk lebih memberikan dukungan pada petani selaku produsen pangan utama. Ekonomi Senior, Hendri Saparini menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur dan fasilias pengawetan mau pun pengolahan hasil panen.
"Kita hanya punya tiga untuk negara sebesar indonesia," ujar Hendri. Dia menambahkan, dukungan lebih kuat juga dibutuhkan untuk ditujukan kepada petani.
"Kita harus melibatkan petani dalam skema food estate misalnya sehingga tidak hanya dikuasai swasta," imbuh dia.
Hadir 20-an ahli pangan dari kalangan akademisi, praktisi maupun lembaga pemerintah terkait urusan pangan seperti Rektor IPB Arif Satria, ekonom senior Hendri Saparini, Thomas Darmawan Apindo, dan Badan Pangan Nasional, Nyoto Sowigno.
KEYWORD :Cak Imin Krisis Pangan Muhaimin Iskandar Wakil DPR RI
