Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam acara acara Penguatan Reformasi Birokrasi dan puncak rangkaian kegiatan HUT ke-77 RI di Lapangan Utama Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (18/8/2022). (Foto: Humas Kemendes PDTT)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menghadiri acara Penguatan Reformasi Birokrasi dan puncak rangkaian kegiatan HUT ke-77 RI di Lapangan Utama Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Dalam sambutannya, menteri yang akrab disapa Gus Halim menyatakan bahwa target skor penilaian reformasi birokrasi di Kemendes PDTT dinaikkan menjadi angka 85. Sehingga Kemendes PDTT meminta pendampingan dari Kementerian PANRB.
"Saya yakin dengan adanya pendampingan dari Kementerian PANRB maka skor 85 itu tidak sulit, karena sebenarnya instrumennya telah ada. Tinggal butuh penegasan dan komitmen bersama untuk mewujudkannya," kata Gus Halim.
Dari momentum HUT ke-77 RI, Gus Halim juga mengajak seluruh keluarga besar Kemendes PDTT untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai ikhtiar. Hal itu dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Saya yakin dengan semangat kebersamaan yang kita bangun dalam peringatan HUT ke-77 RI ini kedepannya Kemendes PDTT bakal tampil lebih baik lagi," tandasnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid dalam laporannya mengatakan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT pada tahun 2021, nilainya turun 270,06.
Oleh karena itu, momentum peringatan HUT Ke-77 RI menjadi kesempatan untuk melakukan penegasan kembali bersama dan memperbaiki nilai reformasi birokrasi.
"Sejumlah hal yang dilakukan sesuai arahan Gus Menteri, yaitu penyerataan jabatan yang menjadi tanda suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk meningkatkan pelayanan publik secara baik, mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam lingkungan Kemendes PDTT," kata Taufik Madjid.
Selain itu, Taufik Madjid menambahkan bahwa Ombudsman RI dalam waktu dekat bakal melakukan survei pelayanan publik. Sehingga Kemendes PDTT terus berbenah dengan memberi pelayanan satu pintu.
Dia menyebut bahwa Sentra Informasi Layanan Informasi Masyarakat (Selaras) menjadi salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Taufik Madjid memimpin pembacaan tujuh poin penguatan reformasi birokrasi yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. Kemudian penegasan komitmen itu ditandatangani juga oleh Mendes PDTT dan Wamendes.
Turut hadir di acara itu Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi dan Zara Murzadina, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.
KEYWORD :Kemendes PDTT Abdul Halim Iskandar Reformasi Birokrasi Taufik Madjid
