Kegiatan literasi digital di IPDN Jatinangor, Sumedang (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Praja atau mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dituntut melek digital. Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo RI, Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam kegiatan literasi digital di IPDN Jatinangor, Sumedang beberapa waktu lalu.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh 1.992 praja sebagai peserta. Kegiatan literasi digital untuk sektor pemerintahan bertujuan meningkatkan pemahaman literasi digital kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), juga bagian dari transformasi digital di Indonesia.
Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada 2021 lalu, skor atau tingkat kapasitas literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00. Berdasarkan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia berada dalam kategori `sedang`.
"Kegiatan ini diadakan atas kerja sama dari BPSDM Kemendagri dan Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital," kata Bonifasius.
"Dari 1.992 peserta praja atau mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, setelah menyelesaikan pendidikan IPDN akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan betapa pentingnya mengikuti perkembangan digital," imbuh dia.
Agus Toyib, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan IPDN, mewakili Rektor IPDN yang menyampaikan bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru mengenai literasi digital.
"Kami mengimbau terutama kepada para praja bahwa literasi digital merupakan hal yang penting, sama halnya dengan calistung (baca tulis dan hitung)," tegas dia.
Ditambahkan oleh Machmudin Sadik selaku BPSDM Kemendagri, ASN sebagai pelayan, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa harus mengikuti perkembangan teknologi demi memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.
Menurut dia, ASN sudah tidak dapat menggunakan cara-cara lama dalam melayani publik, melainkan harus melakukan pendekatan secara digital kepada masyarakat.
"Tuntutan masyarakat terus berkembang, kita sektor pemerintahan cukup kewalahan dalam mengikutinya. Oleh karena itu, kita harus memenuhi tuntutan tersebut dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita," ujar dia.
Sementara itu, Andri Johandri dari ICT Specialist Gedhe Foundation menyampaikan keamanan digital yang berbentuk ilmu terapan dan dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya keamanan penggunaan e-mail di lingkungan ASN.
"Sebaiknya penggunaan e-mail untuk ASN lebih baik menggunakan protokol lokal dan tidak menggunakan e-mail umum seperti Google, karena penyimpanan data menjadi lebih private," jelas dia.
Andri Johandri menjelaskan sejumlah hal sederhana yang kerap terlewatkan setiap mengunduh aplikasi, namun nyatanya dapat membahayakan keamanan data, antara lain membaca Term of Service (ToS).
"Kita sebenarnya bisa saja memberikan data ke Google atau developer lainnya secara tidak sengaja karena tidak membaca ToS dan langsung pencet tombol agree," terang dia.
Kegiatan literasi digital di sektor pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) dengan target 50 juta orang masyarakat Indonesia mendapatkan literasi di bidang digital hingga tahun 2024.
KEYWORD :Literasi Digital IPDN Praja Mahasiswa Aparatur Sipil Negara Kominfo
