Ini Kado Pahit Jokowi untuk Rakyat

Jakarta - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai kado pahit pemerintahan Jokowi untuk rakyat di tahun 2017. Dimana, kenaikan harga BBM mulai berlaku 5 Januari 2017 untuk semua jenis BBM dan kenaikan TDL berlaku lebih awal terhitung mulai per 1 Januari 2017.

Anggota DPD RI asal Jakarta Dailami Firdaus mengatakan, kenaikan tersebut sangat tidak tepat. Hal ini terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

"Rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran justru makin tinggi, lapangan pekerjaan kurang dan ditambah dengan jumlah usia produktif selalu meningkat, belum lagi daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung turun," kata Dailami, melalui rilis yang diterima Jurnas.com, Jakarta, Jumat (6/1).

Semestinya, kata Dailami, pemerintah melihat kondisi masyarakat secara utuh dan dengan mata hati, jangan melihat hanya dari sisi kebutuhan versi pemerintah. Dengan kondisi seperti ini seharusnya pemerintah memberi kesejukan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

"Jangan malahan rakyat disusahkan. Jelas kebijakan ini sangat tidak adil dan akan menambah beban dari masyarakat," tegasnya.

Ia menegaskan, agar pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL, hingga waktu yang tepat. "Karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil," katanya.

"Karena imbas dari kenaikan tersebut pasti akan menjadi tolak ukur untuk kenaikan-kenaikan yang lainnya. Bila tetap dinaikan dalam kondisi seperti ini, jelas-jelas ini menjadi sebuah kado pahit dari pemerintah diawal tahun 2017 bagi masyarakat," tegasnya.

KEYWORD :

Kenaikan BBM dan TDL Kado Pahit Jokowi

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun