Sabtu, 20/04/2024 20:38 WIB

Luhut Beri Sinyal Relaksasi Kebijakan Ekspor CPO

Luhut beri sinyal relaksasi kebijakan ekspor CPO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah akan melakukan relaksasi kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Ini akan diambil setelah ketersediaan minyak goreng di pasaran terpenuhi dan harga membaik. Hal itu, dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menuturkan, harga minyak goreng saat ini telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali. Dengan demikian, kebijakan di sisi hulu dapat mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Luhut menjelaskan, pemerintah akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor karena kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, ini dilakukan karena masih rendahnya harga TBS di sisi petani.

"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” kata Luhut, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Per Juni 2022, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan. Alokasi ini diberikan demi memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat digunakan selama beberapa bulan ke depan.

Sementara hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270.000 ton. Luhut mencatat, alokasi ekspor dari program DMO juga dapat digunakan selama 6 bulan, dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.

Salah satu langkah untuk meningkatkan harga CPO di semester II 2022 adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Luhut pun meminta Kementerian ESDM, BPDP-KS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji rencana tersebut agar harga dapat terkendali.

“Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha,” tutur Luhut.

 

KEYWORD :

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan relaksasi ekspor CPO




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :