Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. (Foto: Dok. JPNN.com)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan bahwa saat ini ada kelompok yang mengklaim suara rakyat saat mengusulkan calon presiden (capres). Bahkan, secara terang-terangan mereka menyebut partai politik harus mendengarkan suara rakyat dalam memilih capres.
Tak hanya itu, lanjut Teddy, ada juga kelompok lainnya yang mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan judicial review untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dengan alasan berdasarkan suara rakyat.
Dengan tegas, Teddy mengatakan bahwa klaim suara rakyat tersebut merupakan pembodohan. Terlebih, klaim tersebut tidak disertai dengan basis data yang jelas.
Kader Partai Golkar Minta Airlangga Tidak Paksakan Diri Maju Capres, Dorong Kader yang Potensial
“Suara rakyat yang paling benar itu adalah hasil Pemilu dan Pilkada. Siapa yang terpilih, itulah hasil riil dari suara rakyat, bukan klaim kelompok pendukung calon tertentu atau klaim dari pihak yang mengajukan judicial review ke MK,” kata dia dalam keterangan resmi yang dikirimkan ke Jurnas.com, Rabu (29/6).
Teddy menekankan, pihak yang berhak untuk mempublikasi suara rakyat adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan orang per orang atau kelompok tertentu. “Kecuali ada Pemilu untuk menentukan bakal calon Presiden, dimana tiga terbanyak yang dipilih dari pemilu tersebut, otomatis menjadi calon Presiden yang akan maju dalam Pilpres, maka 3 calon itu boleh diklaim berdasarkan suara rakyat. Kalau hanya di klaim kelompok pendukung, itu gak bisa mewakili suara rakyat Indonesia,” sambungnya.
Teddy yang juga Juru Bicara Partai Garuda ini berkelakar, apabila ukuran suara rakyat itu berdasarkan deklarasi, maka dia juga ingin deklarasi sebagai capres dan mengklaim bahwa dukungan tersebut atas nama rakyat.
“Ini pembodohan, suarakan saja kelebihan bakal calon kalian. Dengan klaim suara rakyat, itu menandakan bahwa bakal calon kalian tidak mempunyai prestasi apa-apa,” tandasnya.
KEYWORD :
Partai Garuda Teddy Gusnaidi deklarasi capres Pemilu Pilkada
