Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo memberikan keterangan pers kepada awak media usai menyambut kedatangan 790 ribu vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Prancis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis, 16 Juni 2022. (Foto: Supianto/Jurnas.com)
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak paling tinggi masih berada di area lalu lintas hewan.
Hal tersebut disampaikan Mentan Syahrul usai menyambut kedatangan 790 ribu vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Prancis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (16/6).
"Lalu lintas hewan menjadi salah satu sumber terjadinya pembawa wabah. Kita berharap diperjalanan lalu lintas hewan melalui laut dan udara melalui pengecekan karantina. Begitu juga yang didarat karena banyak jalan-jalan tikus yang menjadi tantangan tersendiri," kata Mentan Syahrul.
Oleh karena itu, Syahrul menekankan bahwa keterlibatan semua pihak termasuk pedagang, peternak, dan pemerintah di semua jenjang menjadi sangat penting untuk menekan dan mengendalikan penyebaran PMK.
"Saya berharap gugus tugas yang ada di Kabupaten, crisis center yang ada di Kabupaten, Provinsi, dan secara nasional tentu saja akan bekerja bersama, termasuk mempersiapkan penyuntikan vaksin," katanya.
Menurut Mentan Syahrul, penyebaran wabah PMK sangatlah cepat, bahkan bisa menembus jarak radius 30 kilometer. Karena itu, semua petugas yang ada di lapangan betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.
"Wabah ini percepatannya luar biasa. Oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik," katanya.
Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksinasi Covid-19
Mentan menambahkan pemerintah juga terus melakukan percepatan untuk produksi vaksin dalam negeri yang saat ini masih dalam proses pembuatan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya. Rencananya vaksin ini dijadwalkan akan rampung di awal Agustus mendatang.
"Yang pasti yang ada ini akan kita maksimalkan, yang kita pesan 3 juta sebagai vaksin darurat. Pada proses selanjutnya akan kita menggunakan kebijakan pemerintah yang ada dan bisa kita pesan lebih banyak, agar PMK bisa kita katakan semua bisa divaksin sama dengan covid kurang lebih, sehingga kita yakin PMK sudah dalam kendali," ujarnya.
Pemerintah dalam hal ini Kementan telah melakukan pemesanan 3 juta dosis PMK untuk digunakan secara darurat. Sebanyak 800 ribu dosis sesuai dengan tahapan kontrak dari pihak Prancis sudah diterima Kementan.
"Selanjutnya 2,2 juta dosis vaksin akan diserahkan kepada Kementan pada tahap dua setelah kontrak pada tahap dua ini selesai," kata Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, yang mewakili Direktur Jenderal Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah.
Sebelumnya, telah tiba 10 ribu vaksin PKM pada 12 Juni 2022, yang merupakan hibah/bantuan dan kerja sama Kementan dengan mitra pembangunan dalam hal ini Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Nuryani mengatakan, kegiatan vaksinasi ini akan dilaksakan pada hewan yang sehat. Pertama, hewan yang memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti sapi bibit dan sapi perah.
"Kegiatan vaksinasi ini akan dilaksakan pada hewan yang sehat. Untuk hewan yang baru sempuh itu mempunyai antibodi yang ada di dalam tubuhnya, sehingga 6 bulan kemudian baru bisa dilakukan vaksinasi," ujarnya.
Tujuan vaksinas kedua, yakni untuk pengendalian PMK dengan melakukan vaksinasi pada ternak melalui kegiatan zona vaksinasi. "Jadi nanti kita akan bikin ring vaksinasi. Kemudian dari ring vaksinasi itu 10 km radius dari yang tertular kita akan gelar vaksinasi pada hewan sehat," ujarnya.
Terkait vaksinasi, Nuryani mengatakan, satu ekor ternak akan dilakukan tiga kali vaksinasi. Jarak vaksinasi pertama dan kedua sekitar empat minggu dan jarak vaksinasi antara kedua dan ketiga 6 bulan. "Setelah itu setiap tahun dilakukan vaksinasi," pungkasnya.
KEYWORD :Penyebaran PMK Vaksin Syahrul Yasin Limpo Kementerian Pertanian
