Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah (RKA-KL) Tahun Anggaran 2023 dipertanyakan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menegaskan, usulan penambahan oleh Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia sebesar Rp 1,8 Triliun harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Salah satunya untuk sarana promosi guna menarik investor asing ke Indonesia.
"Bapak mau ke Skandinavia untuk promosi. Potensi apa yang mau diambil?" Tanya Rudi dalam rapat kerja bersama Menteri Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/6).
Dalam mata anggaran untuk promosi ke negara tersebut sebagaimana pada usulan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mencapai Rp 239 Miliar.
Rudi yang Politikus NasDem ini mengingatkan agar besaran anggaran promosi itu benar-benar terealisasi dengan hadirnya investor ke Indonesia.
"Mereka akan kita tarik untuk investasi apa ke Indonesia? Jangan hanya asumsi," kata dia.
Legislator Dapil Sumatera Utara III ini juga menyoal penambahan ASN di BKPM sebanyak 200 orang.
Menteri Bahlil, lanjutnya, diminta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terlebih, dari info yang diterimanya, jumlah ASN baik di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi sampai Kabupaten/Kota sudah surplus.
"Kita ini surplus PNS, baik di kementerian, propinsi dan kabupaten kota. Jadi kenapa minta lagi sampai 200, sementara di lembaga sebelah banyak. Ini bapak harus obyektif," tegas Rudi.
Pertanyaan yang dilontarkan Rudi tak dapat dijawab langsung oleh Menteri Bahlil. Rapat memutuskan seluruh pertanyaan dan usulan yang disampaikan Pimpinan dan Anggota DPR dijawab secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Rudi Hartono Bangun NasDem Menteri Investasi Bahlil Lahadalia anggaran
