Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Biro Humas Kemenkomarves)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak ikut-ikutan mengobral janji dalam penanggulangan kenaikan harga minyak goreng.
Menurut dia, Luhut sebaiknya langsung beraksi daripada hanya tebar ancaman bakal menindak pengusaha yang masih `bermain-main` dalam masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
"Hari gini, sudah lebih dari delapan bulan sengkarut minyak goreng, baru membuat statemen seperti itu. Kemana saja selama ini?" singgung Mulyanto dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (7/6).
Dia menjelaskan, Pemerintah sudah bolak-balik dan buka tutup kebijakan. Misalnya kebijakan DMO, yang pernah diterapkan, lalu dicabut dan sekarang ditetapkan kembali.
Begitu juga kebijakan subsidi. Mulanya subsidi minyak goreng diterapkan di tingkat pengecer. Kebijakan tersebut dicabut, lalu diterapkan subsidi migor curah di tingkat produsen. Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut kembali. Termasuk juga kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup.
“Bahkan keluhan dari Mendag maupun Menperin atas komitmen dan nasionalisme pengusaha migor sudah sering kali diteriakan. Termasuk keluhan dari KPPU yang menyimpulkan pasar migor yang oligopolistik dan patut diduga terjadi kartel dalam penentuan harga terutama migor kemasan,” urai Mulyanto.
Selain itu, tindak lanjut kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen migor, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, bukan sekedar kejahatan oknum korporasi, belum terlihat kemajuannya.
"Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi)," cecar Mulyanto
Untuk diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mengambil tindakan tegas kepada oknum pengusaha migor nakal.
Luhut bahkan mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bersama-sama memantau pergerakan harga minyak goreng saat ini.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat ini, Luhut pun menjamin bahwa harga minyak goreng bisa turun dalam waktu dua minggu ke depan, khususnya harga minyak goreng curah.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto minyak goreng Luhut Binsar Pandjaitan pengusaha
