Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
“Tema KEM-PPKF dan RKP Tahun 2023 yang menyelipkan frasa inklusif tentu mengandung makna dan harapan yang luar biasa agar kue pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri," jelas Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin kepada wartawan, Kamis (2/6).
Politikus Partai Golkar ini berharap, APBN 2023 nantinya dapat menjawab persoalan yang dialami di daerah pemilihannya yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, melalui program dan kegiatan.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan tema KEM-PPKF RAPBN dan RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Meski hanya beberapa jam dari pusat ibu kota saat ini, namun nyatanya, kami masih dihadapkan dengan berbagai persoalan klasik. Seperti kurang optimalnya sarana pendidikan dan kesehatan, persoalan kesejahteraan guru honorer dan aparat desa, kerusakan infrastruktur jalan di pedesaan,” ujarnya.
Puteri katakan, konstituennya masih mengalami kesulitan untuk mengakses keuangan formal sehingga harus bergantung pada rentenir dan bank emok ilegal dengan tawaran bunga yang mencekik.
Tak hanya itu, akses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun masih terhalang persyaratan agunan oleh pihak perbankan yang seharusnya tidak diperlukan.
“Petani pun sering mengeluhkan sulitnya akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, daerah pemilihan kami menjadi lumbung pangan nasional yang tentu berperan penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ujarnya.
Dalam dokumen KEM-PPKF, pemerintah mengusulkan postur RAPBN tahun 2023 dengan penerimaan negara pada kisaran 11,19-11,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta belanja negara mencapai 13,80-14,60 persen terhadap PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 sampai dengan 2,90 persen terhadap PDB.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mendorong agar arah kebijakan belanja dalam APBN Tahun 2023 difokuskan untuk terus mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, memperluas inklusi keuangan, serta mereduksi ketimpangan pembangunan.
“Pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran yang memang langsung menyentuh lapisan masyarakat,” terangnya.
Apalagi, lanjut Puteri, ancaman risiko inflasi yang tinggi juga berpotensi meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, melalui belanja negara, APBN berperan sentral untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.
"Terlebih, tahun depan kita harus kembali pada disiplin fiskal dan tidak adanya dukungan pendanaan dari Bank Indonesia,” pungkasnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi XI Golkar APBN 2023 Puteri Komarudin kemiskinan
