Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini. (Foto: Dok. Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini menyoroti kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Selama ini, menurut dia, kinerja BPDKS mirip event organizer (EO). Hal ini terlihat dari infrastruktur di sawit rakyat tidak karu-karuan, bahkan pendampingan untuk petani sawit tidak ada.
"BPDPKS itu EO atau apa? Pendampingan untuk petani sawit saja tak ada. Semuanya semrawut, tak jelas, sehimgga perlu evaluasi penggunaan anggaran dan kebijakan BPDPKS ini," jelas Ketua Umum Fatayat NU itu dalam diskusi Diaelektika Demokrasi dengan tema "Subsidi Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS Dipertanyakan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/5).
Atas ketidakjelasan tersebutlah kata Anggia, yang menjadikan masyarakat belum bisa menerima dan tidak memahami kenapa Migor ini langka, mahal, harus antrean dan sampai menelan korban jiwa.
"Saya merasa perlu dibedah dan di evaluasi tentang penggunaan anggaran dan tentang kebijakannya BPDPKS. Ini tak boleh terulang lagi," terangnya.
Anggia juga meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggarannya. Khususnya soal anggaran yang dikelola seberar Rp100 triliun lebih maupun data perkebunan sawit yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama minyak goreng untuk di dalam negeri maupun ekspor.
BPDPKS ini, lanjut dia, juga mengelola dana yang luar biasa besar, namun dalam pengelolaan dan pengalokasian sangat tidak proper dan tidak proposional.
Temui Perwakilan Organisasi Kesehatan, DPR Pastikan Pembahasan RUU Kesehatan Tetap Berjalan
"Mereka ini (BPDPKS) tak jelas tanda-tanda penggunaan anggarannya. Seharusnya dengan dana besar dan pengelolaan yang tepat dan transparan tak akan ada kelangkaan, tak mahal, tak perlu antrean, apalagi menelan korban jiwa. Yang intinya jangan ada dusta diantara kita," tegas Anggia.
Politikus PKB ini juga menilai BPDPKS sangat tidak pro-rakyat. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran paling besar digunakan untuk bio-diesel dan malah diketahui yang banyak menikmati adalah para konglomerat.
"Padahal kita tahu penyumbang anggaran dan pemberi pungutan ekspor yang besar itu adalah petani rakyat. Tapi saat kita tanya, jawabannya kesana kemari dan tidak jelas, ini buat kita tersinggung lah," demikian Anggia.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Anggia Erma Rini BPDPKS anggaran PKB
