Rabu, 24/04/2024 12:12 WIB

Bareskrim Masih Kumpulkan Bukti Soal Penyebar Berita TKA China

Hingga saat ini, penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terhadap akun penyebar berita pekerja dari China yang membanjiri Indonesia masih berjalan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar

Jakarta - Hingga saat ini, penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cyber Crime Bareskrim Polri terhadap akun penyebar berita pekerja dari China yang membanjiri Indonesia masih berjalan. Sejauh mana tingkat akurasi berita tersebut masih didalami.

Demikian dijelaskan oleh Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli AMar di Mabes Polri pada Rabu (28/12). Menurut Boy, penelusuran yang dilakukan oleh penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri itu masih berjalan. Jadi, jelas Boy, nanti akan ada perkembangan lebih lanjut.

Menurut mantan Kapolda Banten itu, seperti dikutip dari Antara, hingga saat ini masih dilakukan pengumpulan bukti-bukti terlebih dahulu. Apabila berita tersebut terbukti hoax atau bohong, yang merupakan sesuatu yang tidak baik, berkonotasi provokatif, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

"Terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (2). Jadi, ini bisa jadi perkara hukum. Nah untuk memproses itu tidak bisa main panggil, main tuduh tetapi mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu," jelas Boy Rafli.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebelumnya pernah menjelaskan bahwa isu TKA China itu sudah diframing secara politik. Menurut Hanif, isu TKA itu tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya hanya melebih-lebihkan dan membesar-besarkan.

"Padahal faktanya nggak begitu, jelas terlihat framing politiknya," jelas Hanif Dhakiri saat dimintai konfirmasi oleh jurnas.com pada Sabtu (24/12) lalu.(Lihat; Hanif Dhakiri: Isu TKA China Sudah Diframing Secara Politik)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga membantah jumlah pekerja asal China yang berada di Indonesia mencapai puluhan juta orang. Menrut Jokowi, kecil kemungkinan warga China atau Hong Kong mau bekerja di Indonesia karena perbedaan jenjang gaji yang begitu besar antara Hong Kong dan Indonesia.

"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hong Kong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," kata Jokowi saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (23/12) lalu.[]

KEYWORD :

tka china hanif dhakiri boy rafli amar




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :